Reaksi Kubu Anies Saat PPP Khawatir Indonesia Mundur Jika Presidennya Tak Lanjutkan Program Jokowi

Loyalis Anies Baswedan, Andi Sinulingga, mengomentari pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono soal sosok penerus Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam pernyataannya, Mardiono mengaku khawatir Indonesia tidak mampu memanfaatkan bonus demografi seandainya pemimpin yang terpilih di Pilpres 2024 mendatang bukan sosok yang melanjutkan program Presiden Jokowi.

Hal tersebut disampaika Mardiono saat membuka pelatihan juru kampanye (jurkam) pemenangan Ganjar Pranowo di Jakarta, Senin (17/7/2023).

"Garis besar dari bagaimana Indonesia bisa menjemput bonus demografi sehingga Indonesia memiliki potensi dari negara berkembang ke negara maju, tergantung pada estafet kepemimpinan pada pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 yang akan datang," ujar Mardiono dalam kesempatan tersebut.

Mardiono mengatakan Indonesia tidak bisa memanfaatkan bonus demografi jika program Presiden Jokowi terputus. Ia kemudian mencontohkan negara-negara Amerika Latin yang kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan bonus demografi mereka.

Lebih parahnya, Indonesia bisa terjun ke jurang resesi. Oleh karena itu, Mardiono mengajak juru kampanye Ganjar untuk mensukseskan Pemilu 2024 agar bangsa Indonesia tidak mengalami kemunduran.

"Karena itu kita semua di sini bertekad, pertama untuk mensukseskan Pemilu 2024 adalah sebagai tindak lanjut dari pembangunan nasional kita. Karena rakyat kita tidak boleh mundur dari pembangunan-pembangunan yang sudah dikerjakan," imbuh dia.

Menanggapi hal tersebut, Andi Sinulingga menegaskan bahwa yang ada hanya program pemerintah Indonesia, bukan program Jokowi.

Adapun program atau pembangunan negara diatur di dalam sejumlah instrumen seperti Undang-Undang Dasar (UUD), Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah.

Baca Juga: Ditanya Jokowi, Cawapres dari Koaliasi Perubahan, Surya Paloh: Anies yang Paling Tahu

“Tak ada program Joko Wi, yang ada itu program pemerintah, program negara yg semua itu di atur oleh UUD, UU dan Peraturan Pemerintah,” ujar Andi, dikutip Suara Liberte dari akun Twitter @AndiSinulingga pada Selasa (18/7/2023).