Kubu Demokrat Geram Usai Disindir Kampungan Oleh Luhut, Balas dengan Beberkan Perilaku Kaum Kekotaan: Alibi Murahan

Ketua Bappilu Partai Demokrat, Andi Arief, mengomentari pernyataan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan soal adanya upaya penjegalan terhadap Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden.

Mulanya, Luhut menyoroti soal Peninjauan Kembali (PK) atas kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan oleh KSP Moeldoko yang sebelumnya sempat disinggung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pasalnya, hal tersebut dituding sebagai salah satu upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjegal pencalonan Anies. Padahal menurutnya Presiden Jokowi tidak akan melakukan penjegalan seperti yang dirumorkan karena presiden adalah orang yang demokratis.

"Presiden itu bukan seperti yang dibilang Agus Yudhoyono tadi. Enggak betul sama sekali itu, saya jamin kalau itu. Saya kan perwira, kalau itu saya jamin enggak ada, jadi enggak usah bikin bicara-bicara, kampungan itu menurut saya," kata Luhut dalam program Rosi di Kompas TV, Kamis (20/7/2023).

Lebih lanjut, Luhut menilai bahwa AHY lah yang berpotensi melakukan penjegalan seandainya diberikan kekuasaan.

"Kalau ada yang ngomong-ngomong seperti itu, dirinya yang seperti itu. Kalau dia berkuasa akan jegal orang, ya itu refleksi," ujar dia.

Menanggapi hal tersebut, Andi meresponnya dengan menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak menjual negara dengan mudah ketika berkuasa.

Dia kemudian menyindir Luhut dengan sebutan kaum kekotaan yang menjual Pancasila untuk mengeruk kekayaan alam.

“Kami memang kampungan, tapi gak menjual negara dengan murah. Atas nama kaum kekotaan menjual Pancasila untuk mengeruk kekayaan alam. Alibi murahan,” ujar Andi, dikutip Suara Liberte pada Senin (24/7/2023).

Baca Juga: Khofifah Saja Tak Berani, Lukman Bilang Cawapres Anies Baswedan Dibayangi Ancaman "Platenisasi"

Sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap adanya upaya begal atau ambil alih Partai Demokrat yang dilakukan oleh Moeldoko.

"Sebulan lalu pada 3 Maret 2023 kami menerima informasi bahwa Kepala Staf Presiden atau KSP Moeldoko dan Dokter Jhonny Allen Marbun masih mencoba-coba untuk mengambil alih Partai Demokrat," ujar AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (3/4/2023).

Menariknya, pengajuan PK tersebut dilakukan usai Partai Demokrat mengukuhkan dukungannya terhadap Anies Baswedan.