Bawaslu Sebut Baliho 'PSI Menang BPJS Gratis' Harus Dicopot, Chusnul Chotimah: Ini Ga Adil!

Pegiat media sosial Chusnul Chotimah menyoroti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI yang meminta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mencopot baliho bertuliskan 'PSI Menang BPJS Gratis' yang tersebar di berbagai titik di wilayah DKI Jakarta.

Hal itu ditanggapi Chusnul Chotimah melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Chusnul Chotimah menyebutkan bahwa tindakan Bawaslu itu tampak tidak adil.

"Ini ga adil!," ujar Chusnul Chotimah dikutip Suara Liberte dari akun Twitter pribadi miliknya @ch_chotimah2, Senin (31/7).

Chusnul Chotimah pun mengungkit baliho dari partai-partai lainnya perihal kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

"Baliho 'PKS menang Anies presiden' dan 'Nasdem partaiku Anies presidenku', itu sdh lama ada dan dibiarkan, giliran @psi_id harus dicopot," jelas Chusnul Chotimah.

Lebih lanjut, Chusnul Chotimah mengherankan apa yang membuat Bawaslu sampai bersikap seperti itu. Ia pun mempertanyakan Bawaslu yang tampak hanya berani dengan PSI.

"Ada apa dengan @bawaslu_RI? Kenapa cuma berani sama PSI?," imbuhnya.

Sementara itu, Bawaslu menduga, pemasangan baliho bertuliskan 'PSI Menang BPJS Gratis' melanggar ketentuan sosialisasi Pemilu 2024 alias curi start kampanye.

Baca Juga: Gerah Kerap Dilabeli Pelanggar HAM, Gerindra Beberkan 4 Fakta Hukum Prabowo Tak Terlibat Penculikan Aktivis 1998

Dilansir dari Replubika, Komisioner Bawaslu RI Puadi menjelaskan, pada dasarnya, partai politik peserta pemilu boleh melakukan kegiatan sosialisasi sebelum masa kampanye dimulai pada 28 November 2023.

Namun, partai politik dilarang berkampanye sebelum selama masa sosialisasi.  Sebuah kegiatan dikategorikan sebagai kampanye apabila ada unsur ajakan memilih.

Menurut Puadi, dalam kasus PSI, terdapat unsur ajakan itu. Hal tersebut sehingga menurutnya, patut diduga melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 79 ayat 3 dan ayat 4 PKPU 15/2023.

Adapun Pasal 79 ayat 3 dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu menyatakan bahwa partai politik dilarang melakukan kegiatan sosialisasi yang mengandung unsur ajakan.

Sedangkan Pasal 79 ayat 4 melarang partai politik mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik partai menggunakan metode penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, dan penyebaran lewat media sosial.