Polisi, KPK, Kejaksaan Seharusnya Bisa Ikut Nongkrongi Proses Pemilihan Ketum Partai Imbas JK Beber Modal Rp600 M

Pengamat politik Burhanudin Muhtadi mengatakan proses pemilihan ketua umum partai politik bisa diawasi langsung oleh aparat penegak hukum. 

Polisi, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kejaksaan, kata Burhanudin, sudah seharusnya memiliki keinginan untuk masuk ke dalam proses "demokratisasi" internal kepartaian.

"Seharusnya kan ini menjadi ranah buat penegak hukum untuk masuk ke dalam so called 'demokratisasi' internal kepartaian kita. Seharusnya kalau misalnya KPK, kejaksaan, polisi punya keinginan untuk membersihkan partai kita," kata Burhanudin dalam pernyataannya, dikutip Liberte Suara, Selasa (1/8/2023).

"Mereka juga ikut nongkrongi, mengawasi, proses-proses pemilihan ketua umum partai-partai," sambungnya.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia itu menilai, parpol hanya akan menjadi wadah untuk praktik korupsi jika politik transaksional tidak ditindak oleh lembaga penegak hukum.

"Ini justru menjadi titik masuk ya buat lembaga penegak hukum untuk komit melakukan proses pengawasan monitring sekaligus yang tadi saya sebut memastikan demokratisasi internal kepercayaan kita bisa berjalan," ungkapnya.

Menurut Burhanudin langkah pengawasan lembaga penegak hukum penting demi memastikan proses demokrasi yang sehat dalam tubuh parpol terus berjalan. Apalagi ini sudah eranya reformasi yang kerap disandingkan dengan terbukanya proses demokrasi.

"Tapi sayangnya partai politik sebagai instrumen penting demokrasi seringkali gagal mendemokrasikana dirinya sendiri termasuk dalam proses pemilihan ketua umum," tutur dia.

"Harusnya kan mereka memberikan contoh kalau betul bahwa demokrasi itu tumbuh di sistem kepartaian kita," tukas Burhanudin.

Baca Juga: Berani Berseteru dengan Banyak Orang, Nikita Mirzani Akui Sosok Ini Bisa Bikin Nyalinya Ciut

Untuk diketahui, mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) mengatakan modal untuk menjadi seorang ketua umum partai setidaknya membutuhkan Rp600 miliar.

"Karena Golkar itu suka ketuanya itu pimpinan negara, saya tertinggi waktu itu, ongkos hampir kecil sekali. Kalau sekarang Anda mau jadi Ketua Golkar jangan harap kalau Anda tidak punya modal 5-600 miliar," kata JK dalam sebuah paparan, dikutip Liberte Suara, Selasa (1/8/2023).