Wasekjen Demokrat Pastikan Anies Tak Pilih Cawapres Bagian dari Rezim Jokowi

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengungkapkan peluang Yenny Wahid menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan.

Jansen mematahkan peluang Yenny menjadi cawapres mantan Gubernur DKI Jakarta itu dengan mengatakan sosoknya tidak pas di Koalisi Perubahan untuk Persatuan, meskipun putri Gus Dur merupakan figur yang kompeten di bidangnya.

“Mbak Yenny buat saya bagus. Bahkan lengkap sekali dgn segala atribusi yg melekat dalam diri beliau. Namun utk posisi Wapres di koalisi perubahan, buat saya beliau tidak pas, tidak cocok," kata Jansen.

Menurutnya, Yenny bisa saja menjadi seorang cawapres tetapi melalui koalisi lainnya, bukan KPP.

"Mungkin cocoknya di koalisi yang lain," kata Jansen di akun Twitternya, dikutip Liberte Suara, Rabu (9/8/2023).

Jansen menyebut kriteria cawapres yang bakal dipilih oleh Anies dan KPP. Salah satunya adalah sosok yang merepresentasikan perubahan.

"Karena jika koalisi ini menang, sebagaimana namanya perubahan, banyak hal yg ingin kami ubah. Dan idealnya Cawapres perubahan ini memang yg selama ini wajahnya merepresentasikan hal itu," ungkapnya.

Politikus Demokrat itu meyakini ketepatan dalam memilih cawapres untuk Anies akan memperkuat posisi KPP. Itu menguat bukan hanya pada internal koalisi tetapi juga di mata rakyat. 

"Agar koalisi ini juga semakin kuat posisi dan brandingnya di rakyat yang ingin perubahan. Dimana semakin hari semakin besar dan luas dukungannya," ujar Jansen.

Baca Juga: Disentil Lita Gading Soal LGBT, Lucinta Luna: Lo Siapa? Kalau Mau, Face to Face Lawan Gue

Lebih lanjut Jansen mengatakan sulit untuk memilih figur yang masih bagian dari rezim pemerintahan saat ini lantaran akan menjadi pertanyaan: di mana perubahannya.

"Tentu mereka akan bingung jika koalisi yg katanya mengusung perubahan malah mencalonkan tokoh yang bukan perubahan, apalagi dia tokoh 'status quo' atau bagian dari rezim ini," imbuh Wasekjen Demokrat.

Ia juga berpesan bahwa KPP tetap meneguhkan jargon perubahan demi kebaikan meskipun hasil pemilihan umum (pemilu) 2024 akan menentukan semuanya.

"Jadi ini sebenarnya utk kebaikan bersama. Biarlah teman2 yg selama berada dan ikut di rezim ini: mendukung lanjutkan, kami yg diluar mengusung perubahan," pungkasnya.