Suara.com - Tiga konsep pembangunan pariwisata yang dikembangkan oleh Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) dinilai "out of the box" oleh Wakil Direktur Lembaga Kajian Indonesia Lily Tjahjandari.
"Kalau saya melihat ada setidaknya tiga kebijakan baru dari Pemerintah Jokowi yang benar-benar 'out of the box'," kata Lily ketika dihubungi dari Bali, Rabu (28/1/2015) malam.
Dosen Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (UI) itu mengatakan Pemerintah Jokowi berani mendongkrak target kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) hingga 20 juta orang sampai 2019 dari target tahun-tahun sebelumnya sebesar 8-9 juta pertahun.
Menurut dia, dari sisi potensi sebenarnya target itu bukanlah sesuatu yang sulit untuk diwujudkan mengingat Indonesia memiliki begitu banyak destinasi wisata yang belum digarap secara optimal di lebih dari 17.000 pulau.
"Tapi kita paham, bahwa diperlukan kerja sama lintas sektoral tidak hanya Kementerian Pariwisata saja untuk mendukung pengembangan sektor Pariwisata termasuk untuk informasi dan perluasannya serta pembangunan infrastruktur pendukung. Ini tidak bisa dilakukan sendirian," katanya.
Lily menilai konsep kedua yang juga dinilainya baru yakni pengembangan destinasi pariwisata dengan berbasis logika wisata bukan logika administratif semata.
Ia mencontohkan misalnya, saat ini mulai dikembangkan paket-paket wisata dengan destinasi lintas daerah administratif. Salah satunya paket wisata Jakarta yang juga mencakup kawasan wisata Puncak, Cipanas, hingga Bogor yang secara administratif terletak di Provinsi Jawa Barat.
Dengan berbagai prasyarat, Lily menilai daerah kunjungan wisata memang sebaiknya dibiaskan dari garis-garis wilayah administratif sebagai salah satu upaya untuk mendorong kemajuan Pariwisata secara merata di berbagai provinsi.
"Tapi harus diingat jangan sampai terjadi sebaliknya, misalnya orang justru lebih mengenal Bali ketimbang Indonesia-nya," katanya.
Konsep ketiga yang dinilainya efektif yakni membangun lokalitas untuk mengangkat budaya lokal, misalnya membangun Pariwisata di daerah pesisir sebagai bagian dari poros maritim.
"Dengan membangun daerah pesisir sebagai bagian dari poros maritim, ini akan mengangkat perlahan daerah ini menjadi semakin sejahtera," katanya. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
Tak Risih Ada Kabinet Bayangan, Gibran: Demokrasi akan Semakin Matang
-
Duel Simbolik Kaesang di Dapil Neraka: Mampukah Efek Jokowi Runtuhkan Dominasi Puan dan PDIP?
-
Dakwaan Dibatalkan Hakim, Jaksa Kembali Limpahkan Perkara dr Tifa ke PN Jakarta Timur
-
Jokowi Bakal Sapa Kupang, Jalan Santai hingga Karnaval Budaya Siap Digelar
-
Beda dengan SBY dan Jokowi, Tren Elektabilitas Prabowo Melemah di Awal Masa Jabatan
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Usai Perry Warjiyo Mundur, Prabowo: Kita Harus Jadi Satu Tim yang Mendukung!
-
PN Jaksel Tolak Praperadilan Lodewyk Pusung, Status Tersangka Korupsi MBG Tetap Sah
-
Jatim Media Summit 2026: Ancaman Siber Mengintai Media dan Kreator, Keamanan Digital Jadi Keharusan
-
Mentan Luruskan Klaim Presiden Prabowo soal Penggilingan Padi Untung Rp2 Triliun per Bulan
-
Sudah 26 Tahun Tak Berubah, Mendagri Beri Lampu Hijau Revisi Aturan Gaji Kepala Daerah
-
Bukan Gagal, Penurunan Kepuasan Publik ke Prabowo Disebut Bukti Agenda Bersih-bersih Berjalan
-
Sabun Cuci Muka Sombong Apakah Sudah BPOM? Intip Fakta dan Harganya
-
Kemenko PMK dan Petani Tembakau Sepakat: Ambang Batas Nikotin Belum Menjadi Prioritas Pembahasan
-
Calon Kades Petahana Kabupaten Bekasi Diminta Cuti
-
Lapor Prabowo Soal 18 Kepala Daerah Kena OTT, Tito Soroti Background Artis hingga Pengusaha