Suara.com - Ketika seluruh dunia tengah direpotkan dalam menangani pandemi Covid-19, ada sejumlah negara yang tak memiliki kasus Covid-19 sama sekali hingga kini. Meski begitu, dampak pandemi Covid-19 tetap dialami oleh negara tersebut.
Hanya ada 10 negara anggota PBB yang tidak memiliki kasus Covid-19, yakni pulau-pulau di Samudera Pasifik yang terdiri dari Republik Palau, Mikronesia, Republik Nauru (negara mikro Mikronesia), Republik Kepulauan Marshall, Republik Kiribati, Kepulauan Solomon, Tuvalu, Negara Independen Samoa, Republik Vanuatu, dan Kerajaan Tonga.
Untuk menjaga kawasan pulau tetap terlindungi dari virus corona, mereka secara agresif menutup perbatasan wilayah. Dikutip dari Fox news, pembatasan paling ketat pada sektor pariwisata, di mana menjadi sumber ekonomi terpenting.
Meski begitu, langkah itu dinilai tepat dengan sementara waktu mengorbankan ekonomi untuk mencegah Covid-19. "Saya pikir mereka melakukan pekerjaan dengan baik," kata Brian Lee, salah satu pemilik hotel di Republik Palau, mengatakan kepada BBC.
Pemerintah setempat menutup secara fungsional perbatasan republik Palau sejak Maret. Namun, jika perbatasan Palau tidak kunjung dibuka, bahkan dengan dukungan keuangan negara, Lee berpikir mungkin harus menutup bisnisnya.
"Saya bisa tinggal selama setengah tahun lagi," kata Lee. Sebelum pandemi, Lee biasanya mendapatkan tingkat hunian 70 hingga 80 persen. Tetapi sekarang dirinya harus berjuang untuk membuat stafnya yang terdiri dari 20-an orang tetap sibuk.
Sementara itu di Kepulauan Marshall, pembatasan wilayah juga sangat berdampak buruk pada hilangnya berbagai pekerjaan. Kebanyakan di bidang perhotelan dan industri perikanan yang diperkirakan beberapa laporan kegiatan ekspor menurun hingga 50 persen.
Meski begitu, para ahli masih sepakat bahwa memprioritaskan kesehatan penduduk daripada kekayaan mereka adalah langkah yang tepat.
“Bahkan jika perbatasan tetap terbuka, pasar pariwisata utama mereka di Australia dan Selandia Baru tidak akan terbuka, karena mereka telah mengunci perbatasan juga,” ucap Jonathan Pryke, direktur program kepulauan Pasifik di sebuah kebijakan internasional independen.
Baca Juga: PBB: Bencana Generasi, Satu Miliar Anak Sekolah Terdampak Pandemi
"Jika pulau-pulau itu memilih untuk memprioritaskan ekonomi, mereka akan mengalami kondisi terburuk, krisis kesehatan dan krisis ekonomi," tambah Pryke.
Berita Terkait
Terpopuler
- Promo Indomaret 12-18 Maret: Sirup Mulai Rp7 Ribuan, Biskuit Kaleng Rp15 Ribuan Jelang Lebaran
- Media Israel Jawab Kabar Benjamin Netanyahu Meninggal Dunia saat Melarikan Diri
- Netanyahu Siap Gunakan Bom Nuklir? Eks Kolonel AS Lawrence Wilkerson Bongkar Skenario Kiamat Iran
- 10 Singkatan THR Lucu yang Bikin Ngakak, Bukan Tunjangan Hari Raya!
- 35 Kode Redeem FF Max Terbaru Aktif 11 Maret 2026: Klaim MP40, Diamond, dan Sayap Ungu
Pilihan
-
Teror Beruntun di AS: Sinagoge Diserang, Eks Tentara Garda Nasional Tembaki Kampus
-
KPK OTT Bupati Cilacap, Masih Berlangsung!
-
Detik-Detik Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast di YLBHI
-
Indonesia Beli Rudal Supersonik Brahmos Rp 5,9 Triliun! Terancam Sanksi Donald Trump
-
Kronologi Lengkap Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast Militerisme
Terkini
-
5 Link CCTV Arus Mudik 2026, Bisa Diakses Secara Gratis dan Real Time
-
Sholat Idulfitri 2026 Jam Berapa? Ini Bacaan Niat, Tata Cara hingga Ketentuannya
-
Jangan Sampai Terjebak Macet! Cek 5 CCTV Online Tol Trans Jawa Sebelum Mudik Lebaran
-
Konflik Iran vs AS-Israel Makin Panas, Apakah Stok BBM Indonesia Aman Jelang Mudik 2026?
-
Cara Menjawab 'THR-nya Mana?' Begini Respons Tetap Sopan dan Mudah Dipahami
-
Kapan Bank Mulai Libur Lebaran 2026? Cek Jadwal Layanan Terbatas di Sini
-
15 Pantun Minta THR Cair, Lucu dan Menghibur untuk Hari Raya Idulfitri
-
Kekayaan Fantastis Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman yang Ditangkap KPK
-
Cara Menyimpan Sisa Ketupat di Freezer Agar Tetap Kenyal saat Dipanaskan
-
Biodata dan Agama Syamsul Auliya Rachman, Bupati Cilacap Kena OTT KPK