Bakal Dijadikan Wisata Super Prioritas, Labuan Bajo Masih Banyak Sampah

Suara.com - Sampah kerap menjadi persoalan klasik di banyak tempat termasuk lokasi wisata. Tak terkecuali destinasi wisata super prioritas seperti Labuan Bajo, di Nusa Tenggara Timur.

Memiliki potensi wisata yang luar biasa, daerah yang terkenal sebagai pintu gerbang menuju Pulau Komodo tersebut dianugerahi pemandangan alam yang luar biasa menakjubkan.

Ketenaran pesona alam Labuan Bajo bahkan sudah masyhur hingga mancanegara. Hal Tersebut tentu dapat menjadi daya tarik banyak orang untuk terus berdatangan. Tetapi di satu sisi, sampah menjadi persoalan yang cukup serius di Labuan Bajo.

Bahkan menurut survei yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Manggarai Barat, 58 persen turis asing mengatakan bahwa Labuan Bajo dipenuhi sampah.

"Menurut 58 persen turis asing, Kota Labuan Bajo banyak sampah. Sedangkan 38 persen bilang pantainya kotor," kata Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur Augustinus Rinus, kepada wartawan, Sabtu (12/9/2020).

Itu juga yang membuat sampah menjadi tantangan dalam pembangunan Labuan Bajo ke depan. "Tantangan kami ada di aksesibilitas, amenitas, SDM, dan sampah," katanya.

Agustinus menyampaikan, sejak periode 2009 hingga 2010, jumlah wisatawan ke Labuan Bajo terus meningkat. "Ada kontribusi pendapatan daerah sebanyak 40 persen di dalamnya," tambahnya.

Namun rencana menjadi destinasi super prioritas bukan hal mudah. Bahkan muncul pro-kontra terhadap penetapan tersebut. Banyak pihak menilai pertumbuhan pariwisata di Labuan Bajo akan berisiko mengorbankan keasrian kawasan dan ekonomi kerakyatan di sana.

Ia lalu menjelaskan, tantangan aksesibilitas berupa masih minimnya transportasi menuju destinasi di luar dan di dalam taman nasional. Sedangkan tantangan amenitas seperti fasilitas lain di luar akomodasi yang bisa dimanfaatkan wisatawan, tetapi di Labuan Bajo juga masih minim. 

Baca Juga: Jakarta PSBB Total, Awak Kapal di Laboan Bajo Khawatir Kehilangan Wisatawan

"Sumber daya manusia, dari 121 ribu angkatan kerja, 60 persennya memiliki ijazah di bawah SD. Diharapkan pemerintah pusat memberikan pelatihan, pendampingan, dan modal usaha," tutupnya.