Daftar Panjang Kontroversi Ade Armando, Kini Digugat PDIP Gegara Video Soal Megawati

Politisi PSI Ade Armando kembali menjadi perbincangan setelah ia digugat PDIP imbas dari komentarnya dalam sebuah video tentang Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Dari kasus tersebut, Ade digugat secara perdata untuk mengganti rugi uang dengan total lebih dari Rp 200 miliar.

Ade Armando memang kerap kali menjadi perbincangan masyarakat dengan berbagai kontroversi yang dibuatnya. Ia dikenal sebagai sosok yang gemar memberikan berbagai komentarnya terlebih tentang dunia politik.

Lantas, seperti apakah kontroversi Ade Armando? Simak informasi lengkapnya berikut ini.

1. Dianggap Menistakan Hadits

Pada 8 Januari 2018, Ade Armando sempat dilaporkan oleh Majelis Taklim Nahdlatul Fatah karena beberapa unggahan di media sosial Facebook yang dianggap menistakan hadits.

Saat itu, pimpinan Majelis Taklim Nahdlatul Fatah, Salman melaporkan Ade ke Bareskrim Polri, Jakarta pada Senin (8/1/2018).

Salman menuturkan salah satu yang dikatakan oleh Ade adalah hadits tidak sesuai dengan apa yang diucapkan dan dilakukan oleh Rasulullah SAW.

Misalnya, ucap Salman, ada hadits yang melarang menyambut tahun baru dengan cara yang berlebihan karena tidak dibenarkan oleh syariat.

Baca Juga: Gibran Diminta Kembalikan KTA PDIP Usai Jadi Cawapres Prabowo Subianto

Sementara itu, dalam unggahannya Ade menganggap larangan tersebut menyusahkan hidup. Padahal menurutnya hadits tersebut menekankan bahwa umat berpegang teguh pada Al-Quran dan hadits maka tidak akan tersesat.

2. Dilaporkan karena Unggahan Soal Adzan

Masih pada tahun yang sama, Ade Armando kembali dilaporkan kepada pihak berwajib karena dianggap penodaan agama.

Sebelumnya, Ade mengunggah sebuah unggahan di Facebook soal adzan. Laporan tersebut dibuat oleh seorang pengacara bernama Denny Andrian Kusdayat pada Rabu (11/4/2018). Menurut Denny, pernyataan Ade tersebut tidaklah tepat. Ia menganggap ujaran Ade telah menodai agama.

Laporan Denny terhadap Ade Armando tertuang dalam laporan nomor TBL/1995/IV/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus pada tanggal 11 April 2018.

3. Pencemaran Nama Baik