Kompilasi Kegelisahan PDIP Soal Putusan MK dan Drama Politik

Suara.com - Beberapa waktu lalu Presiden Jokowi menyinggung kondisi politik di Indonesia. Menurut Jokowi, saat ini politik lebih mirip seperti sinteron lantaran lebih banyak dramanya ketimbang menyajikan adu gagasan.

"Karena saya melihat akhir-akhir ini, yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya. Sinetron yang kita lihat," kata Jokowi dalam pidatonya di HUT ke-59 Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat.

Jokowi menegaskan semestinya yang terjadi saat ini sejarusnya pertarungan gagasan dan pertarungan ide.

"Bukan pertarungan perasaan," ujar Jokowi.

Jokowi menegaskan apabila yang terjadi adalah pertarungan perasaan maka akan repot.

"Kalau yang terjadi pertarungan perasaan, repot semua kita. Tidak usah saya teruskan karena nanti ke mana-mana," kata dia.

Jokowi lantas mengingatkan kepada siapapun annti yang menang maupun yang kalah.

"Dan ingat, mulai dari sekarang, yang kita pegang betul nanti jika menang jangan jumawa. Jika kalah juga jangan murka," tutur Jokowi.

"Setelah berkompetisi saya setuju tadi Pak Prabowo, bersatu kembali, rukun kembali. Ini adalah pertandingan antaranggota keluarga sendiri, antarsesama anak bangsayang sama sama ingin membangun negara kita Indonesia," sambungnya.

Baca Juga: Lengkap! Ini Curahan Hati Megawati yang Prihatin Melihat Rekayasa Hukum Coreng Nama Suci Mahkamah Konstitusi

Kendati demikian, belakangan ini partai PDIP sudah mulai mengeluarkan pernyataannya mengenai keputusan MK. Hal itu pun kembali membuat drama perpolitikan di Indonesia. Berikut ulasannya.

1. Hasto Sekjen PDIP Balas Jokowi Soal Drama Politik

Beberapa waktu lalu Hasto Kristiyanto Sekjen PDIP menanggapi pernyataan Jokowi mengenai putusan MK dan kondisi politik di Indonesia yang tampak lebih banyak dramanya.

"Ini kesungguhan politik, ini dedikasi politik, ini komitmen terhadap masa depan. Tetapi politik ini harus keluar dari cerminan mata hati, dari akal sehat dan nurani," kata Hasto

"Jadi, kalau akal sehat dilanggar ketika hukum direkayasa, MK dikebiri, ya muncul lah suatu gerakan untuk meluruskan," ujarnya lagi.

Menurutnya, putusan MK mengenai batas usia capres-cawapres menunjukkan fakta bahwa MK tidak netral. Hal itu karena MK membiarkan diri adanya intervensi pihak luar yang masuk melalui Anwar Usman.

"Inilah yang harus ditindaklanjuti sebagai temuan yang sangat penting dan kami meyakini bahwa kelompok pro demokrasi, termasuk parpol (partai politik) akan menindaklanjuti keputusan dan rekomendasi yang disampaikan," ujarnya.

2. Ganjar Gelisah Soal Putusan MK

Ganjar belum lama ini menyatakan kegelisahannya soal putusan MK yang meloloskan Gibran maju ke Pilpres 2024. Ia pun merasa termangu ketik memantau perkembangan politik setelah putusan MKMK.

"Dari situ saya semakin gelisah dan terusik. Mengapa sebuah keputusan dari sebuah proses dengan pelanggaran etik berat dapat begitu saja lolos?" kata Ganjar.

Ganjar pun menyatakan pendapatnya dari sudut pandang dirinya menjadi warga negara. Ia merasa demokrasi dan keadilan yang saat ini dihancurkan oleh pemerintah.

"Saya berbicara sebagai bagian dari warga. Sebagai bagian dari rakyat yang ikut gelisah melihat demokrasi dan keadilan yang sedang mau dihancurkan," tegas dia.

3. Megawati Singgung Rekayasa Hukum dan Kecurangan Pemilu

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri akhirnya angkat bicara atas polemik putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang berujung pada pemecatan Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK melalui putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Tanggapan itu disampaikan Megawati secara daring melalui kanal YouTube PDI Perjuangan dengan judul "Setelah Lama Dinanti Tiba Saatnya Sampaikan Suara Hati Nurani".

Ada banyak hal yang disinggung oleh Megawati dalam pidatonya tersebut. Mulai dari putusan MKMK yang dianggap sebagai cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi hingga pentingnya kekuatan moral dan politik akal sehat dalam menghadapi rekayasa hukum konstitusi.

"Keputusan MKMK tersebut menjadi bukti bahwa kekuatan moral, politik kebenaran, dan politik akal sehat tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi," ujar Megawati, Minggu (12/11/2023).

Presiden ke-5 Republik Indonesia ini melakukan kilas balik terkait dirinya yang turut menghadirkan Mahkamah Konstitusi selagi masih memimpin Indonesia kala itu melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur dalam Pasal 7b, Pasal 24 ayat 2; dan Pasal 24c tentang dibentuknya Mahkamah Konstitusiz

Megawati bercerita, dirinya dibantu Menteri Sekretaris Negara pada eranya, mencari langsung lokasi untuk berdirinya secara kokoh gedung Mahkamah Konstitusi.

"Saya ingat waktu itu, Ketua MK yang pertama adalah Pak Jimly Asshidiqie dan saya sangat berterima kasih atas segala konsistensinya selama ini.

Megawati menyampaikan bagaimana perlawanan menghadapi rezim otoriter di Orde Baru.

Semangat untuk membersihkan pemerintahan dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme turut ia singgung.

"Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktik kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki, politik atas dasar nurani," kata Megawati.

Megawati mengajak seluruh rakyat untuk menggunakan nurani dalam menentukan pemimpin bangsa ke depan melalui pelaksanaan Pemilu 2024. Menurutnya seluruh rakyat juga perlu mengawal pelaksanaan pesta demokrasi lina tahunan tersebut.

Melalui pidatonya, Megawati menegaskan agar jangan kembali terjadi rekayasa hukum.

"Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan. Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu!" kata Megawati.

Megawati mengingatkan rakyat untuk tidak takut dalam menyuarakan aspirasi dan pendapat mereka. Menurutnya demokrasi yang saat ini ada, perlu dijaga dan dikawal.

"Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan Pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi," ujarnya.