Profil Rektor UNRI yang Laporkan Mahasiswa karena Protes Uang Kuliah

Sosok Rektor Universitas Riau (Unri) Sri Indarti kini tengah menjadi sorotan setelah melaporkan mahasiswanya sendiri ke polisi. Diketahui, mahasiswa tersebut sebelumnya mengkritik uang kuliah yakni Iuran Pembangunan Institusi (IPI).

Mulanya, sang mahasiswa mengkritik kebijakan Unri yang memberlakukan IPI untuk beberapa program studi (prodi).

Mahasiswa tersebut menerangkan, biaya IPI yang bervariasi pada setiap prodi tidak masuk akal dan memberatkan mahasiswa Unri lainnya.

Setelah menerima kritikan dari mahasiswanya tersebut, Rektor Unri Sri Indarti pun langsung melaporkannya ke pihak kepolisian.

Lantas, siapakah Rektor Unri Sri Indarti? Simak informasi lengkapnya berikut ini.

Profil Sri Indarti

Prof Dr Hj Sri Indarti S.E, M.Si lahir di Sungai Salak, Indragiri Hilir pada 9 April 1965.

Rektor pertama wanita di Universitas Riau (Unri) tersebut pernah menduduki jabatan sebagai Sekretaris Jurusan Manajemen tahun 2001-2003.

Sri Indarti juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di SMP Negeri 1 Rengat. Sedari SMP kelas 1, Sri Indarti sudah terbiasa hidup mandiri karena jauh dari orang tuanya.

Baca Juga: Rektor Unri Polisikan Mahasiswa yang Kritik UKT, Kapolri Diminta Turun Tangan

Setelah lulus SMP, Sri Indarti kemudian melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 8 Pekanbaru.

Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan di jurusan Manajemen FEB Unri dan berhasil lulus pada tahun 1987. Satu tahun menyandang gelar sarjana, ia kemudian mengabdikan diri pada almamaternya dengan menjadi dosen di jurusan Manajemen FEB Unri tahun 1988.

Sri pun menikah dan mempunyai dua orang anak. Namun, meskipun sudah mempunyai anak Sri tetap haus akan pendidikan dan kemudian menempuh pendidikan S2 di Universitas Andalas tahun 1994 dan berhasil lulus di tahun 1997.

Pada tahun 2010, ia berhasil menyelesaikan pendidikan S3 di almamater berbeda yakni Universitas Brawijaya.

Setelah itu, Sri Indarti kemudian sempat masuk ke dalam daftar sosok yang dicalonkan menjadi Pj Gubernur Riau sisa masa jabatan 2019-2024.

Ia direkomendasikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Riau dan Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR). Usulan tersebut kemudian diserahkan ke DPRD Riau.