Jeje Govinda Tolak Jabat Komisaris RANS Demi Nyalon Bupati, Memang Berapa Gaji Kepala Daerah?

Suara.com - Ritchie Ismail alias Jeje Govinda sudah mendaftarkan diri ke KPU untuk maju menjadi bakal calon Bupati Bandung Barat pada Pilkada 2024 mendatang.

Adik ipar Raffi Ahmad itu akan didampingi oleh Asep Ismail yang maju sebagai bakal calon Wakil Bupati.

Jeje Govinda tampaknya sangat mantap untuk maju menjadi pemimpin Bandung Barat. Suami Syahnaz Sadiqah ini bahkan sampai rela menolak jabatan sebagai komisaris RANS.

Tak main-main, Jeje juga sampai menolak gaji yang ditawarkan sang kakak ipar. Hal itu diungkapkan oleh Raffi Ahmad dalam tayangan YouTube Sambel Lalap.

"Kemarin lah, saya nawarin Jeje, 'Je lu jadi komisaris gue aja deh di RANS. Udah, santai aja, gaji mah aman'. (Jeje Govinda jawab) 'Nggak mau'," kata Raffi Ahmad.

Pilih tolak jabatan komisaris RANS, berapa gaji yang akan diterima Jeje Govinda jika berhasil terpilih jadi Bupati Bandung Barat?

Gaji Bupati Bandung Barat

Gaji dan tunjangan kepala daerah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2000 Pasal 1.

Peraturan tersebut menjelaskan besaran gaji pokok untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah. Berikut rinciannya.

Baca Juga: Ditawari Jadi Komisaris RANS hingga Pede Maju Pilkada, Jeje Govinda Ternyata Lulusan Kampus Top

Kepala daerah kabupaten atau kota (bupati atau wali kota) akan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp2,1 juta setiap bulan.

Sementara itu, wakil kepala daerah kabupaten atau kota (wakil bupati atau wakil wali kota) memperoleh gaji pokok Rp1,8 juta per bulan.

Dengan demikian, Jeje Govinda akan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp2,1 juta. Menantu Amy Qanita ini juga akan mendapatkan tunjangan sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 68 tahun 2001.

Kepala daerah kabupaten atau bupati berhak mendapatkan tunjangan jabatan senilai Rp3,78 juta per bulan.

Ayah dua anak ini juga nantinya akan mendapatkan fasilitas, termasuk mobil dinas, rumah dinas, pakaian dinas, biaya perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan, dan fasilitas lain-lain sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 109 tahun 2000.