Suara.com - Pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI 2024-2029 akan dilaksanakan di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Sabtu (20/10/2024). Setelah dilantik, maka Gibran berhak mendapatkan fasilitas dari negara, termasuk sejumlah staf khusus atau stafsus.
Sejauh ini memang belum ada informasi detail mengenai berapa jumlah stafsus Gibran jika sudah menjabat sebagai wapres. Namun, jumlah staf khusus untuk membantu kinerja anak Jokowi itu bisa dikira-kira dengan mengacu pada Peraturan Presiden.
Aturan stafsus tertuang dalam Peraturan presiden (Perpres) RI Nomor 56 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden.
Berdasarkan Perpres tersebut, wakil presiden akan dibantu oleh 10 orang staf khusus. Namun, jumlah ini bisa saja berkurang atau bertambah, tergantung keputusan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Adapun stafsus dari aturan terhadulu terdiri dari Bidang Reformasi Birokrasi, Bidang Hukum, Bidang Umum serta Bidang Infrastruktur dan Investasi.
Kemudian ada stafsus Bidang Ekonomi dan Keuangan, Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah, Bidang Politik dan Hubungan Antarlembaga, Bidang Komunikasi dan Informasi, serta 2 Staf khusus di bidang lain.
Mereka akan betanggung jawab secara langsung kepada wakil presiden, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sektertaris Kabinet. Gaji dan fasilitas yang diterima stafsus dari negara setingkat eselon IA.
Lantas, berapa gaji yang akan didapatkan staf khusus Gibran Rakabuming Raka?
Gaji staf khusus Gibran dapat mengacu pada gaji yang diterima stafsus wakil presiden sebelumnya, Ma’ruf Amin. Diketahui stafsus Ma'ruf Amin mendapatkan gaji Rp51 juta per bulan.
Baca Juga: Kado Pemprov DKI di Hari Pelantikan Prabowo-Gibran, Besok Naik Transjakarta, MRT dan LRT Cuma Rp 1
Adapun besar gaji yang diterima stafsus Ma'ruf Amin sama dengan gaji stafsus Presiden Joko Widodo.
Besaran gaji staf khusus ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2015 tentang Besaran Hak Keuangan bagi Staf Khusus Presiden, Staf Khusus Wakil Presiden, Wakil Sekretaris Pribadi Presiden, Asisten, dan Pembantu Asisten.
Pasal 5 dari Perpres menyebutkan bahwa hak keuangan merupakan pendapatan keseluruhan yang diterima dan sudah termasuk di dalamnya gaji dasar, tunjangan kinerja, serta pajak penghasilan.
Kontributor : Rizky Melinda
Tag
Berita Terkait
-
Kado Pemprov DKI di Hari Pelantikan Prabowo-Gibran, Besok Naik Transjakarta, MRT dan LRT Cuma Rp 1
-
Jawab Pertanyaan Soal Hubungan Megawati-Jokowi, Hasto Tak Kuasa Tahan Tangis
-
7 Fakta Menarik Pelantikan Prabowo dan Gibran: Ada 13 Pesta Rakyat, Terbuka untuk Umum
-
Bakal Ada 13 Panggung Hiburan Di Sepanjang Sudirman-Thamrin, Ramaikan Pelantikan Prabowo-Gibran
-
Riwayat Pendidikan Abu Janda: Dicap Zionis, Bakal Jadi Wamen di Kabinet Prabowo-Gibran?
Terpopuler
- 10 HP Murah Memori 128 GB dan Kamera Bening di Bawah Rp1,5 Juta untuk Multitasking
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 9 Rekomendasi Lipstik Tahan Lama yang Cocok untuk Kulit Sawo Matang
Pilihan
-
Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Terjaring OTT KPK, Ulangi Jejak Kelam Pendahulu
-
Ledakan Dahsyat Guncang Mall AEON Dua Orang Tewas, Diduga Akibat Kebocoran Gas
-
Hukum Tak Mampu Meyakinkan Publik, Main Hakim Sendiri Jadi Jalan Pintas
-
Rupiah Jebol ke Rp18.083 per Dolar AS, Terpuruk Paling Dalam di Asia usai Perry Warjiyo Mundur
-
Adik Kim Jong un ke Indonesia Cs: Hei Antek-antek Asing, Stop Jadi Corong Bayaran AS
Terkini
-
Apakah Cushion OMG Cocok untuk Kulit Berjerawat? Kenali Klaimnya sebelum Membeli
-
Krisis Iklim Sebabkan Warga Indonesia Kehilangan 84 Jam Tidur per Tahun: Apa Dampaknya?
-
Beli Pulsa dan Paket Data Indosat di BRImo Dapat Cashback 10 Persen
-
Rakyat Tak Butuh Birokrasi Berbelit dan Pemimpin yang Tak Bekerja
-
Di Tengah Evakuasi Korban Gempa Bumi Kumamoto, Jepang Diterjang Cuaca Panas Ekstrem
-
Kaget Tiga Kepala Dinas Ikut Diperiksa KPK, Ini Dalih Plt Bupati Sukoharjo
-
Review Good Partner: Saat Berpisah Ternyata Bisa Jadi Bentuk Tanggung Jawab
-
Cegah Kesewenang-wenangan, DPR Jaga Keseimbangan Hak Negara dan Individu di RUU Perampasan Aset
-
Chery J6T CSH Sudah Bisa Dipesan, Siap Tempuh Jakarta - Banyuwagi Dalam Sekali Pengisian
-
Sukses Dorong Program 3 Juta Rumah, BRI Raih Apresiasi Pemerintah atas Penyaluran KUR Perumahan