Infiltrasi PKI Membelah PGRI, Sejarah Gelap Para Guru Pengabdi Negeri

Suara.com - Sebentar lagi para guru di tanah air akan memperingati Hari Guru Nasional yang jatuh pada tanggal 25 November 2024. Peringatan Hari Guru Nasional tak lepas dari sejarah organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Sebab 25 November adalah tanggal berdirinya PGRI, tepatnya pada 25 November 1945. Dalam perjalanannya, PGRI pernah mengalami perpecahan, yaitu ketika Partai Komunis Indonesia (PKI) mau menancapkan pengaruhnya ke para guru.

Adalah Soebandri, tokoh PKI asal Jawa Timur, yang memulai. Ia awalnya terpilih sebagai komisariat PGRI Jawa Timur pada Kongres V PGRI. Lalu pada Kongres VII PGRI, Soebandri terpilih masuk dalam redaksi majalah Suara Guru. 

Dikutip dari makalah berjudul "PGRI Kongres Melawan PGRI NonVaksentral Tahun 1962-1967" karya Bayu Nursidik, saat itu jumlah anggota PGRI  yang mendukung PKI di Jawa Barat hanya berkisar 573 orang dari 80.000 anggota. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, anggota PGRI yang mendukung PKI berjumlah lebih dari 2000 orang.

Jumlah anggota PGRI prokomunis makin membesar tatkala Hermanoe Adi, tokoh PKI Jawa Timur, terpilih menjadi Wakil Ketua II PB PGRI pada Kongres VII PGRI. 

Memanfaatkan posisinya, Hermanoe Adi merekrut anggota-anggota PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur masuk ke PGRI. Dari situ mulai terjadi friksi antara anggota PGRI yang pro PKI dan kontra.

Perpecahan mulai terlihat di Kongres VII PGRI di Bandung pada Oktober 1956. Terjadi kecurangan yang dilakukan kubu PKI untuk menggagalkan ME Subiadinata sebagai Ketua Umum PGRI. Pihak pro PKI membuat kartu anggota palsu untuk memenangkan pilihan.

Kecurangan ini terbongkar sehingga proses pemilihan Ketua Umum PGRI harus diulang. Hermanoe Adi dicopot dari jabatannya Wakil Ketua II PB PGRI. Nyatanya setelah kongres itu, pengaruh PKI semakin kuat khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. 

Terbukti pada Kongres IX PGRI yang berlangsung 31 Oktober – 4 November 1959 di Surabaya, kelompok PKI berhasil merubah dasar PGRI dari Pancasila menjadi Manifesto Politik (Manipol). Dalam pemungutan
suara, sebesar 60 persen setuju Manipol jadi dasar PGRI dan 40 persen menyatakan tidak setuju.

Baca Juga: Lirik Lagu Terima Kasih Guru Lengkap Link Download Resmi untuk Hari Guru Nasional 2024

Manipol adalah bentuk pertanggungjawaban Presiden Sukarno atas dekrit yang dikeluarkan pada 5 Juli 1959 yang dijadikan sebagai haluan Negara Republik Indonesia. Lima poin inti sari dari Manipol/USDEK adalah Undang- Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Bangsa Indonesia.

Pada 17 Juli 1963, PB PGRI ikut serta dalam musyawarah penegasan Pancasila sebagai dasar pendidikan nasional yang diadakan 5 partai politik dengan 40 ormas.

Musyawarah ini tanggapan terhadap “seminar pendidikan mengabdi parpol” yang diadakan Lembaga Pendidikan Nasional yang merupakan lembaga bentukan PKI dan kawan-kawannya pada Februari 1963 di Jakarta.

Dari sini mulai terlihat siapa anggota PGRI pendukung Pancasila dan anggota PGRI yang merupakan pro komunis. Pendukung Pancasila ternyata masih dominan di PGRI. 

Ini membuat kubu PKI keluar dari PGRI. Mereka sepakat membentuk organisasi tandingan PGRI dengan nama PGRI Non Vaksentral. Vaksentral adalah organisasi yang terdapat induk organisasi (SOKSI merupakan induk organisasi PGRI), sedangkan nonvaksentral berarti organisasi yang berdiri sendiri.

Kedua organisasi ini terlibat konflik. PGRI Pancasilais yang dinamakan PGRI Kongres merapat ke Angkatan Bersenjata dengan bergabung ke Sekber Golkar untuk melawan PGRI NonVaksentral. 

Meletusnya Peristiwa Gerakan 30 September 1965 (Gestapu) membuat PKI semakin terpojok di kancah politik nasional tak terkecuali organisasi pendukungnya termasuk PGRI NonVaksentral. Para anggota PGRI NonVaksentral diburu lalu dibunuh.

Di daerah Boyolali menjadi salah satu tempat pembantaian para anggota dan simpatisan PKI. Sekitar 250 orang dibunuh secara massal termasuk anggota PGRI Nonvaksentral yang merupakan guru SD.

Penulis sejarah, Muhiddin M Dahlan menggambarkan pembantaian terhadap para guru PGRI NonVaksentral sebagai tahun-tahun gelap hidup guru-guru sekolah mengalami penghinaan yang tiada tara.

"Mereka yang membangun aliansi sebagai guru sekolah yang progresif di luar vak yang digariskan PGRI diciduk, dipenjara/dibuang, dan bahkan ribuan jiwa dibunuh dalam operasi malam yang menakutkan. Sungguh di luar persangkaan si guru bagaimana politik merampas habis hidup mereka," tulis Muhiddin dalam artikelnya berjudul "Guru Non-Vaksentral".