Sejarah Imlek Zaman Gus Dur

Suara.com - Imlek atau Tahun Baru Cina merupakan salah satu perayaan penting bagi masyarakat Tionghoa di Indonesia. Imlek tahun ini jatuh pada 29 Januari 2025.

Perayaan Imlek berlangsung selama 15 hari, diakhiri dengan Cap Go Meh pada hari ke-153. Sejak tahun 2003, Imlek ditetapkan sebagai hari libur nasional di Indonesia.

Namun, tak banyak yang tahu bahwa perayaan Imlek pernah mengalami masa sulit di era Orde Baru, sebelum akhirnya mendapatkan pengakuan resmi pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur.

Sebelum era Gus Dur, masyarakat Tionghoa di Indonesia mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan pembatasan dalam merayakan tradisi mereka.

Berikut adalah perjalanan sejarah Imlek di Indonesia hingga era reformasi:

- Larangan Perayaan

Pada tahun 1967, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 yang melarang masyarakat Tionghoa untuk merayakan Imlek secara terbuka. Perayaan hanya diperbolehkan dilakukan dalam lingkup keluarga dan secara tertutup.

- Diskriminasi

Selama lebih dari tiga dekade, komunitas Tionghoa tidak dapat menjalankan tradisi dan kegiatan keagamaan mereka secara bebas. Sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa Mandarin ditutup, dan penggunaan aksara Tionghoa dilarang.

Langkah Gus Dur

- Pencabutan Larangan

Pada 17 Januari 2000, Gus Dur menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2000 yang mencabut Inpres Nomor 14 Tahun 1967. Keppres ini mengizinkan masyarakat Tionghoa untuk merayakan agama, kepercayaan, dan adat istiadat mereka tanpa memerlukan izin khusus.

- Hari Libur Fakultatif

Pada 9 April 2001, Gus Dur menetapkan Imlek sebagai hari libur fakultatif bagi yang merayakannya melalui Keppres Nomor 9 Tahun 2001. Ini merupakan langkah revolusioner karena memberikan pengakuan resmi terhadap perayaan Imlek di Indonesia.

- Pengakuan Budaya

Gus Dur berpendapat bahwa budaya Tionghoa adalah bagian dari kemajemukan budaya Indonesia. Dia juga berupaya untuk menjadikan Konghucu sebagai salah satu agama resmi negara.