- Penolakan gelar pahlawan kepada Soeharto juga turut disuarakan oleh Putri Gus Dur, Anita Wahid.
- Bahkan, Anita secara blak-blakan menyebut Soeharto adalah pemimpin diktator.
- Anita mengungkap keluarga Gus Dur yang ikut menjadi korban teror 'hantu-hantu' orde baru.
Suara.com - Gelombang penolakan gelar pahlawan kepada Presiden Ke-2 RI, Soeharto terus menguat. Bahkan, putri Presiden Ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Anita Wahid ikut bersuara dan membeberkan sederet cerita teror yang bikin Soeharto tidak layak bergelar pahlawan nasional.
Aktivis Jaringan Gusdurian dalam sebuah diskusi yang digelar di Jakarta pada Sabtu (8/11/2025) pun secara gamblang menyebut satu alasan gelar pahlawan itu harus ditolak karena status Soeharto adalah pemimpin diktator.
“Kalau kita melihat tiga hal ini, maka sebenarnya ada satu kata yang lebih dekat ke situ dibandingkan pahlawan, yaitu diktator. Dan diktator dan pahlawan itu enggak bisa disematkan pada satu orang yang sama,” ungkap Anita Wahid.
Dia mengaku khawatir jika sejarah kelam soal pelanggaran HAM di masa lalu bisa terhapusnya jika Soeharto diberikan gelar pahlawan.
“Kalau kita memilih memberikan pahlawan, artinya kemudian kita menarik kata diktator yang kita sematkan ke beliau. Itu bahaya banget karena akan mengubah semua memori kolektif kita terhadap kejahatan-kejahatan masa lalu,” katanya.
Lebih lanjut, Anita secara blak-blakan mengungkap aib Soeharto selama memimpin orde baru (Orba). Bahkan, dia mengaku jika keluarga Gus Dur juga turut menjadi sasaran tindakan represif ketika Soeharto menjabat presiden.
Anita pun mengulang cerita 'horor' rezim Soeharto yang pernah dialaminya saat di bangku SMP. Dia mengaku anggota keluarganya sering menerima ancaman, termasuk lewat sambungan telepon dari orang misterius.
“Setiap sore antara jam 3 sampai 5, selalu ada telepon ke rumah. Begitu aku angkat, suara laki-laki di seberang bilang keras banget, ‘Heh! Bilang sama bapakmu, suruh dia diam! Kalau dia enggak diam, nanti saya kirim kado gede, isinya kepala bapakmu’,” ungkapnya.
Menurutnya, bayang-bayang teror itu pun makin masif saat ayahnya masih menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. Pasalnya, Gus Dur saat itu memang saat bertentangan dengan pemerintahan Soeharto. Meski berusaha untuk tetap tegar, Anita mengaku teror itu tetap membekas hingga sekarang ini.
Baca Juga: Sindiran Pedas PDIP usai Jokowi Dukung Soeharto Pahlawan: Sakit Otaknya!
“Bayangin diterima oleh anak umur 12–13 tahun. Itu trauma banget. Tapi lama-lama aku sama adikku malah ngelawakin aja, karena mau gimana lagi,” bebernya.
“Enggak ada anak di negara ini yang seharusnya diperlakukan seperti itu,” sambungnya.
Lebih lanjut, Anita pun mengingat pesan Gus Dur demi menyelamatkan nyawa anggota keluarga yang dihantui teror di zaman Orba.
“Bapak sering bilang, ‘Kita siap-siap ya untuk kabur. Enggak usah bawa apa-apa, yang di badan aja.’ Padahal Bapak kan orangnya santai banget. Kalau sampai ngomong seserius itu, berarti situasinya memang genting banget,” curhatnya.
Dalam kesempatan ini, Anita menyinggung bahwa ayahnya, Gus Dur, tidak pernah berjuang demi penghargaan atau gelar apa pun.
“Gus Dur enggak pernah dikenal karena beliau presiden. Tapi karena he was standing with the people, berdiri bersama rakyat, membela rakyatnya. Itu yang membuat beliau dicintai,” ujar Anita.
Ia menilai, penghargaan pahlawan seharusnya diberikan bukan karena jabatan, melainkan karena jasa nyata bagi kemanusiaan dan bangsa.
“Kalau Gus Dur enggak dikasih gelar pahlawan nasional, enggak apa-apa. Beliau enggak pernah hidup untuk ngejar gelar atau glorifikasi. Tapi coba tanya, berapa dari kita yang bisa bilang mau meneruskan apa yang Soeharto lakukan tanpa ada agenda memperkaya diri?” ujarnya.
Berita Terkait
-
Sindiran Pedas PDIP usai Jokowi Dukung Soeharto Pahlawan: Sakit Otaknya!
-
Sebut Kejagung Layak Tetapkan Sri Mulyani Tersangka, OC Kaligis: Masa Anak Buah yang Dikorbankan?
-
Pemerintah Dicap Tutup Mata atas Kediktatoran Soeharto, Rezim Nazi Hitler sampai Diungkit, Kenapa?
-
Rezim Bredel Media, Usulan Gelar Pahlawan Soeharto Berbahaya Bagi Demokrasi dan Kebebasan Pers!
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT