Kesetaraan Gender Masih Jadi Tantangan, Forum Ini Dorong Perempuan Ambil Peran Strategis

Suara.com - Perempuan mengisi hampir separuh populasi Indonesia. Namun, ruang bagi mereka untuk berkembang, memimpin, dan menentukan arah masa depan bangsa masih belum sepenuhnya terbuka. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, jumlah penduduk perempuan di Indonesia mencapai 137,9 juta jiwa atau sekitar 49,53 persen dari total populasi. Angka tersebut menunjukkan potensi besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi hambatan struktural dan kultural, seperti keterbatasan akses pendidikan tinggi, minimnya keterwakilan di posisi strategis, hingga beban ganda sebagai pekerja sekaligus pengurus rumah tangga.

Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Amurwani Dwi Lestariningsih, menyebut konferensi Women Empowerment Conference (WEC) 2025 sebagai momentum strategis dalam mendorong kepemimpinan perempuan. Menurutnya, hingga kini keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif, eksekutif, maupun sektor swasta masih belum memenuhi target nasional sebesar 30 persen.

“Kita perlu mengubah cara pandang terhadap peran perempuan. Mereka bukan hanya bagian dari urusan domestik, tetapi memiliki hak dan kapasitas yang setara untuk memimpin dan mengambil keputusan,” ujar Amurwani dalam konferensi pers WEC 2025 di Jakarta, Rabu (9/4/2025).

Amurwani menyoroti masih lebarnya kesenjangan gender yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan berbagai data BPS lainnya. Diskriminasi terhadap perempuan, baik secara struktural maupun kultural, masih kerap terjadi. Ia menekankan pentingnya edukasi dan advokasi yang berkelanjutan, termasuk melalui peran publik figur seperti Puteri Indonesia, untuk mendorong perubahan pola pikir masyarakat.

Ia juga menyoroti rendahnya pengakuan terhadap pekerjaan perempuan, terutama mereka yang bekerja dari rumah atau di sektor informal. Padahal banyak perempuan yang berkontribusi secara aktif sebagai pelaku UMKM, pengrajin, hingga pekerja rumahan. Namun, kontribusi tersebut belum sepenuhnya dihargai secara ekonomi.

“Perempuan rumah tangga juga bekerja dan memiliki nilai ekonomi. KemenPPPA terus mendorong perubahan ini melalui program-program seperti Sekolah Gender yang mengintegrasikan prinsip kesetaraan dalam proses pembangunan,” lanjutnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya peran perempuan dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim. Perempuan, menurutnya, memiliki pengalaman langsung terhadap dampak krisis di sektor pangan, air, dan energi.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Yayasan Puteri Indonesia, Putri Kus Wisnu Wardani, menyatakan bahwa potensi besar perempuan tidak akan berarti tanpa ruang yang setara untuk berkontribusi.

Baca Juga: Komnas Perempuan Desak Aparat Hukum Identifikasi Kasus Femisida

“Populasi perempuan hampir setengah dari bangsa ini. Tapi jika mereka tidak diberi ruang, maka potensi itu akan terbuang,” ujarnya.

WEC 2025 yang mengusung tema “Unlock Our Potential, Shaping the Future of Indonesia” akan diselenggarakan pada 14 April 2025 di Ballroom Westin Hotel, Jakarta. Konferensi ini akan mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah, sektor swasta, akademisi, hingga komunitas perempuan.

Tak hanya menjadi ruang diskusi, WEC juga menghadirkan aksi nyata seperti donasi alat tulis dan buku untuk anak-anak perempuan serta dukungan terhadap gerakan literasi bersama KemenPPPA.

Dengan keterlibatan publik figur seperti Puteri Indonesia Pendidikan dan Kebudayaan 2024, Melati Tedja, konferensi ini diharapkan mampu menginspirasi lebih banyak perempuan untuk mengenali potensi diri dan mengambil peran lebih besar dalam pembangunan nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.

Direktur PT Mustika Ratu Tbk, Kusuma Ida Anjani, menambahkan bahwa WEC 2025 bukan sekadar ajang seremonial, tetapi bagian dari gerakan jangka panjang untuk menciptakan ekosistem yang mendukung perempuan dalam mengejar cita-cita dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Menurutnya, perubahan nyata hanya bisa terjadi jika semua pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, hingga masyarakat sipil, berkolaborasi dalam menciptakan ruang aman dan setara bagi perempuan untuk tumbuh dan memimpin.

“Kami ingin perempuan muda terbuka pikirannya, bahwa cita-cita mereka bisa dicapai, asalkan mereka mendapatkan akses dan dukungan yang memadai,” tuturnya.