Suara.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengawali aktivitas masuk pertama usai libur lebaran dengan menggelar acara halal bihalal di Gedung Sate, Bandung, pada Selasa (8/4/25) lalu.
Dalam momen tersebut, pria yang kerap disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) ini tak hanya bersalaman dengan para ASN Pemprov Jabar saja, melainkan juga menyampaikan poin-poin penting.
Di setiap instansi Kang Dedi Mulyadi menanyakan persoalan-persoalan yang masih terus berlanjut di daerah Jawa Barat.
Seperti contohnya saat menyidak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat.
KDM menanyakan soal apa saja selama ini yang dilakukan DP3AKB, sehingga persoalan anak terlantar masih terus terjadi bak tidak bisa diselesaikan.
Di sela-sela menyidak DP3AKB, KDM dibuat salah fokus dengan pegawai DP3AKB yang berjenis kelamin laki-laki.
Menurutnya, pegawai laki-laki inilah yang seharusnya memiliki visi sebagai pemberdayaan dan perlindungan.
Bahkan, dalam momen ini KDM terang-terangan mengedepankan Perempuan.
Pihaknya menegaskan bahwa Perempuan itu harus dilindungi dan tidak untuk disakiti.
Baca Juga: Sindiran Menohok Dedi Mulyadi Buat Lucky Hakim: Bahagiakan Anak Tak Perlu ke Jepang!
“Dinas Pemberdayaan Perempuan bukan hanya perempuan, laki-laki yang punya visi pemberdayaan, perlindungan,” ucap KDM.
“Mangkanya Perempuan jangan disakitin,” tandasnya.
Di akhir kalimatnya, KDM bahkan menegaskan bahwa bagi siapa saja pegawai Pemda Provinsi Jabar yang berani menyakiti seorang Perempuan maka akan diberhentikan.
Meskipun perkataannya itu belum bisa dipertanggung jawabkan sepenuhnya, namun nampaknya KDM mendapatkan dukungan 100% dari pegawai Perempuan yang hadir di Lokasi.
“Kalau ada pegawai Pemda Provinsi nyakitin Perempuan, berhentikan!,” seru KDM.
“Hidup Ibu-Ibu..,” sahut lainnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas