Wakil Bupati Pati dari Partai Apa? Ini Sosok yang Bakal Gantikan Sudewo bila Dimakzulkan

Suara.com - Sosok Wakil Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra menjadi sorotan publik di tengah memanasnya gelombang demo Pati yang berlangsung pada Rabu, 13 Agustus 2025.

Namanya mencuat lantaran ia berpotensi menggantikan Bupati Sudewo jika sang petahana benar-benar dimakzulkan setelah terjadi demo besar-besaran di Pati.

Skenario Risma menggantikan Bupati Sudewo ini pun bukan isapan jempol. Hal ini berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam peraturan tersebut disebutkan apabila seorang bupati lengser atau dimakzulkan, wakilnya akan otomatis naik jabatan untuk mengisi kekosongan.

Seperti diketahui, demonstrasi besar-besaran di Pati dipicu oleh keputusan Bupati Sudewo menaikkan PBB-P2 hingga 250 persen pada Rabu kemarin.

Meski kebijakan itu sudah dibatalkan oleh Bupati Sudewo, kemarahan warga terlanjur memuncak dan ribuan orang tetap memadati area Kantor Bupati.

Tuntutan massa tak hanya soal kenaikan PBB-P2, tetapi juga mendesak Bupati Sudewo mundur dari jabatannya, disertai sejumlah aspirasi lain.

Wakil Bupati Pati dari Partai Apa?

Risma Ardhi Chandra sendiri berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia bergabung dengan partai ini pada 23 Agustus 2024.

Baca Juga: 5 Fakta dan Hasil Demo Pati: Gas Air Mata, Korban Luka, hingga Bupati Sudewo Tolak Mundur

Dalam Pilkada 2024, ia berpasangan dengan Sudewo dan berhasil menang telak dengan perolehan 419.684 suara atau 53,53% dari total suara sah sebanyak 783.948.

Sebelum menapaki karier politik, Risma dikenal sebagai pengusaha. Ia mendirikan PT Indo Pratama Network, perusahaan IT yang fokus pada payment gateway.

Ia juga mendirikan CV Dua Putra, yang kini berganti nama menjadi PT Dua Putra Utama Makmur Tbk, serta sempat menjadi partner bisnis di bidang batu bara di Jakarta.

Bupati Sudewo Tolak Mundur dari Jabatan

Demonstrasi besar-besaran berlangsung di Pati pada Rabu, 13 Agustus 2025. Aksi ini dipicu oleh keputusan Bupati Pati Sudewo yang menaikkan PBB-P2 hingga 250 persen.

Meski rencana kenaikan tersebut telah dibatalkan, kemarahan warga telanjur memuncak. Ribuan orang tetap memadati area Kantor Bupati Pati.