11 Kontroversi Irawati Puteri Penerima LPDP, Diduga Kerja Tanpa Lisensi

Suara.com - Kontroversi Irawati Puteri penerima LPDP menjadi sorotan publik setelah berbagai dugaan pelanggaran dan ketidaksesuaian informasi mencuat ke permukaan. Kasus ini menarik perhatian karena melibatkan penerima beasiswa negara.

Sebagai penerima beasiswa prestisius, Anda tentu memahami bahwa standar seleksi LPDP sangat ketat, termasuk aspek rekam jejak dan kejujuran. Oleh karena itu, ketika kontroversi Irawati Puteri penerima LPDP mencuat, publik pun mempertanyakan bagaimana proses seleksi dan verifikasi bisa meloloskan kandidat dengan dugaan riwayat masalah sebelumnya.

Berikut rangkuman fakta dan kontroversi yang berkembang.

1. Dugaan Pelanggaran di Lingkungan Kampus (2017)

Irawati Puteri disebut pernah menerima sanksi disiplin berupa pemberhentian tidak hormat pada tahun 2017 dari organisasi ILDS Fakultas Hukum UI.

Sanksi ini diduga berkaitan dengan kasus penggelapan dana organisasi, mark-up anggaran, hingga pemalsuan kuitansi. Jika benar, hal ini menjadi catatan serius karena menyangkut integritas dalam organisasi akademik.

2. Sanksi Skorsing dari Rektor UI

Selain sanksi organisasi, terdapat pula keputusan rektor Universitas Indonesia yang menjatuhkan skorsing pada Semester Genap 2017/2018.

Informasi ini memperkuat dugaan bahwa kasus yang terjadi bukan sekadar persoalan internal organisasi, melainkan juga telah masuk ranah akademik resmi.

Baca Juga: Profil Felix Degei, Awardee LPDP yang Mengabdi Jadi Guru Honorer

3. Dugaan Tidak Melaporkan Riwayat Sanksi saat Daftar LPDP

Salah satu poin paling krusial dalam kontroversi Irawati Puteri penerima LPDP adalah dugaan bahwa ia tidak melaporkan riwayat sanksi tersebut saat proses pendaftaran beasiswa.

Bahkan, muncul tudingan adanya pemalsuan surat pernyataan dari dekan sebagai bagian dari dokumen administrasi.

4. Lolos ke Stanford Law School di Tengah Dugaan Masalah

Meski memiliki riwayat kontroversial, Irawati Puteri diketahui berhasil melanjutkan studi ke Stanford Law School melalui LPDP. Hal ini memicu pertanyaan publik mengenai validitas dokumen yang digunakan serta mekanisme verifikasi oleh pihak terkait.

5. Desakan Transparansi kepada UI, LPDP, dan Stanford