Lifestyle / Komunitas
Sabtu, 11 April 2026 | 16:41 WIB
Wali Kota Madiun Maidi (tengah) dibawa ke mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/1/2026). [Suara.com/Alfian Winanto]

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus 'bersih-bersih' di berbagai instansi negara, terbukti dari deretan pejabat yang kena operasi tangkap tangan atau OTT pada tahun 2026.

Adapun hingga April 2026 ini saja, ada sederet nama yang menjadi tersangka kasus korupsi.

Tak sedikit juga dari mereka sudah berbalut rompi oranye KPK dan tengah diamankan menunggu kasus bergulir.

Terbaru, ada satu nama baru yakni Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo yang diamankan. Ia menambah daftar panjang pejabat yang kena jaring dari KPK di tahun ini.

Lantas, siapa saja selain Gatut yang ikut terjaring KPK? 

Maidi (Wali Kota Madiun)

Wali Kota Madiun Maidi (tengah) dibawa ke mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/1/2026). [Suara.com/Alfian Winanto]

Maidi terjaring operasi terkait penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) serta suap sejumlah proyek di Kota Madiun.

Ia diduga menerima commitment fee dari pihak swasta untuk memuluskan akses bisnis.

Adapun dalam operasi ini, KPK mengamankan total 15 orang, termasuk aparatur sipil negara dan pihak rekanan swasta.

Sudewo (Bupati Pati)

Bupati Pati, Sudewo saat kampanye ke masyarakat. (Instagram)

Sudewo diduga terlibat dalam praktik jual beli jabatan pada pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati.

Baca Juga: Daftar Koleksi Mobil dan Motor Gatut Sunu Wibowo, Bupati Tulungagung yang Terjaring OTT KPK

Bersama tim suksesnya, ia disinyalir meminta sejumlah uang dari para calon perangkat agar lolos seleksi.

KPK juga mengamankan beberapa Kepala Desa yang berperan sebagai perantara dalam pengumpulan uang dari para kandidat.

Fadia Arafiq (Bupati Pekalongan)

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq (tengah) berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Rabu (4/3/2026). [ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja]

Fadia dijerat terkait konflik kepentingan dalam pengadaan jasa outsourcing dan tenaga alih daya di lingkungan Pemkab Pekalongan tahun anggaran 2023-2026.

Ia diduga sengaja mengatur proses lelang demi menguntungkan pihak tertentu yang memiliki hubungan kedekatan pribadi dengannya, yang melanggar ketentuan Pasal 12 huruf i UU Tipikor.

Muhammad Fikri Thobari (Bupati Rejang Lebong)

Muhammad Fikri Thobari (Bupati Rejang Lebong)

Fikri ditangkap terkait pengaturan pemenang lelang proyek di lingkungan Kabupaten Rejang Lebong.

Ia diduga menerima aliran dana dari pihak kontraktor sebagai imbalan atas jaminan paket pekerjaan.

Load More