Awal 2026 yang Kelam, Ini Deretan Kepala Daerah dan Pejabat yang Terjaring OTT KPK

4. OTT Restitusi Pajak Banjarmasin

Pada 4 Februari 2026, KPK mengungkap kasus korupsi terkait restitusi pajak di KPP Madya Banjarmasin. Tiga tersangka dalam kasus ini adalah Mulyono (Kepala KPP Madya Banjarmasin), Dian Jaya Demega, dan Venasius Jenarus Genggor.

Kasus ini bermula dari pengajuan restitusi PPN dengan nilai lebih bayar Rp49,47 miliar. Setelah koreksi, nilai yang seharusnya dikembalikan adalah Rp48,3 miliar.

Namun, untuk memperlancar proses, diminta “uang apresiasi” sebesar Rp1,5 miliar. KPK kemudian menyita uang tersebut sebagai barang bukti.

5. OTT Bea Cukai

Masih di 4 Februari 2026, KPK juga membongkar kasus korupsi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kasus ini melibatkan enam orang, termasuk Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan, serta pihak swasta seperti John Field, Andri, dan Dedy Kurniawan.

Modusnya adalah pengaturan jalur impor agar barang ilegal atau tiruan bisa masuk tanpa pemeriksaan ketat.

Dalam kasus ini, KPK menyita barang bukti senilai Rp40,5 miliar, termasuk uang tunai, emas, dan barang mewah.

6. OTT Pengadilan Negeri Depok

Pada 6 Februari 2026, KPK mengungkap kasus suap di Pengadilan Negeri Depok. Kasus ini menyeret pimpinan PN Depok, yaitu I Wayan Eka Mariarta dan Bambang Setyawan, serta pihak lain seperti Yohansyah Maruanaya, Trisnadi Yulrisman, dan Berliana Tri Kusuma.

Kasus ini terkait pengurusan sengketa lahan seluas 6.500 meter persegi yang ingin dipercepat proses eksekusinya.

Awalnya diminta fee Rp1 miliar, namun disepakati menjadi Rp850 juta. Selain itu, ditemukan juga aliran dana lain hingga Rp2,5 miliar.

Baca Juga: Fakta Baru OTT di Tulungagung: Adik Bupati Juga Ikut Diamankan KPK

7. OTT Bupati Pekalongan

OTT terhadap Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, dilakukan pada 3 Maret 2026 dan diumumkan pada 4 Maret 2026. KPK menetapkanya sebagai tersangka dalam kasus pengadaan barang dan jasa di Pemkab Pekalongan.

Perusahaan keluarganya, PT Raja Nusantara Berjaya, diduga mendapatkan banyak proyek pemerintah melalui konflik kepentingan.

Total nilai transaksi perusahaan tersebut dengan pemerintah daerah mencapai sekitar Rp46 miliar dalam periode 2023–2026.

8. OTT Bupati Rejang Lebong

KPK melakukan OTT di Kabupaten Rejang Lebong pada 9 Maret 2026 dan mengumumkannya pada 11 Maret 2026. Kasus ini melibatkan Muhammad Fikri Thobari (Bupati), Hary Eko Purnomo, serta pihak swasta seperti Irsyad Satria Budiman, Edi Manggala, dan Youki Yusdiantoro.

Kasus ini berkaitan dengan praktik ijon proyek, di mana kontraktor harus memberikan fee terlebih dahulu.

Besaran fee berkisar 10-15% dari nilai proyek. Total fee yang disepakati mencapai Rp980 juta, dengan barang bukti Rp756,8 juta.