- Kejaksaan Agung menetapkan Dadan Hindayana bersama dua rekannya sebagai tersangka korupsi program Makan Bergizi Gratis pada 3 Juni 2026.
- Para tersangka diduga melakukan mark-up pengadaan barang dan intervensi kewenangan yang merugikan keuangan negara hingga mencapai triliunan rupiah.
- Dadan Hindayana terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara berdasarkan pasal tindak pidana korupsi dalam undang-undang KUHP yang baru.
Suara.com - Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pentapan tersangka ini dilakukan oleh Kejaksaan Agung pada Rabu, 3 Juni 2026.
Kasus korupsi MBG ini mencuat sehari setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN. Lantas, berapa ancaman hukuman penjara Dadan Hindayana yang korupsi MBG?
Kronologi Kasus Korupsi MBG oleh Dadan Hindayana
Dadan Hindayana ditetapkan sebagai tersangkan bersama dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung. Mereka diduga terlibat dalam penyimpangan besar-besaran yang merugikan keuangan negara dalam program MBG.
Program MBG sendiri merupakan inisiatif ambisius pemerintahan Prabowo untuk menyediakan makan bergizi gratis bagi puluhan juta anak sekolah dan kelompok rentan. Anggaran yang dialokasikan sangat besar: sekitar Rp85,7 triliun pada 2025 dan Rp286 triliun pada 2026 dari APBN.
Badan Gizi Nasional bertugas sebagai ujung tombak pelaksanaan program ini, termasuk pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
Menurut Kejagung, modus yang dilakukan ketiga tersangka meliputi mark-up pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai kebutuhan. Contohnya, pengadaan 21.801 unit motor listrik senilai sekitar Rp1 triliun, serta pengadaan televisi, sepatu, dan barang lainnya yang dinilai tidak relevan dengan operasional program gizi.
Selain itu, diduga ada intervensi terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), serta afiliasi dengan yayasan-yayasan mitra SPPG yang meraup keuntungan tidak wajar.
Kejagung belum mengumumkan secara resmi besaran kerugian negara, tetapi disebutkan berpotensi mencapai triliunan rupiah mengingat skala pengadaan yang dilakukan.
Baca Juga: Berapa Korupsi Dadan Hindayana? Eks Kepala BGN yang Jadi Tersangka Suap MBG
Dadan dan koleganya diduga melakukan persekongkolan untuk menguntungkan pihak tertentu, termasuk menerima aliran dana dari yayasan mitra. Kasus ini menjadi pukulan telak bagi citra program MBG yang sebelumnya sudah diwarnai isu keracunan makanan dan pembengkakan biaya.
Ancaman Hukuman Penjara Dadan Hindayana
Dadan Hindayana dikenakan pasal berlapis dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yaitu Pasal 603 dan Pasal 604 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Pasal-pasal ini mengatur tentang tindak pidana korupsi dalam bentuk penyimpangan pengelolaan keuangan negara, penyalahgunaan wewenang, serta gratifikasi.
Ancaman hukumannya cukup berat. Berdasarkan ketentuan KUHP baru dan praktik penanganan kasus korupsi serupa di Indonesia:
- Pidana penjara maksimal bisa mencapai 20 tahun untuk kasus korupsi dengan kerugian negara dalam skala besar.
- Denda pidana juga dikenakan, biasanya ratusan juta hingga miliaran rupiah.
- Kemungkinan tambahan pencabutan hak politik dan perampasan aset hasil korupsi.
Meski ancaman hukumannya tinggi, vonis akhir bergantung pada proses persidangan, pembuktian di pengadilan, dan pertimbangan hakim. Saat ini Dadan baru berstatus tersangka dan ditahan di rutan Kejagung.
Terpopuler
- Bedak Wardah Apa yang Cocok untuk Usia 40 Tahun? Ini 5 Rekomendasi Terbaik agar Flawless dan Fresh
- Tak Lagi Disamping Prabowo, Kursi Wapres Gibran Geser Sejajar Menteri di Sidang Kabinet
- 7 Statistik Miris Argentina Saat Dipecundangi Spanyol di Final Piala Dunia 2026
- Persib dan Persija Dikabarkan Tak Lolos IPO di Bursa Efek Indonesia
- Perbedaan Eau De Parfum dan Eau De Toilette, Mana yang Sesuai Kebutuhanmu?
Pilihan
-
Laporkan Hotman Paris ke Polda Metro, PWI Ragukan Ketulusan Permohonan Maaf Sang Pengacara
-
Mendukung Working Mom Mengelola Keuangan Keluarga Lebih Efisien dengan AstraPay
-
Usai Nobar Final Piala Dunia, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Kena OTT KPK
-
Menteri PU Dody Hanggodo Bakal Dicopot Agustus? 'Prabowo Tak Suka Menteri yang Bikin Gaduh'
-
Tersangka Don Ritto Dikawal Rantis Brimob saat Tiba di Kejagung, Emas hingga Brankas Ikut Dibawa
Terkini
-
BBRI Kembali Dilirik JPMorgan, Valuasi Murah dan Dividen Tinggi Jadi Andalan
-
FIFA Buka Voting Tim Terbaik Piala Dunia 2026: Argentina Sumbang 5 Pemain, Spanyol?
-
Dari Pameran Kudatuli, Megawati Titip Pesan untuk Generasi Muda Indonesia
-
Kasus Dugaan Penculikan Atlet Golf Jesslyn Wijaya, Polisi Telusuri Perjalanan hingga Kuala Lumpur
-
Bukan Sekedar Catatan Masa Lalu, Peristiwa Kudatuli Merupakan Simbol Perjuangan Lawan Ketidakadilan
-
Usut Aliran Rp 91 Miliar Suap Bea Cukai, KPK Tetapkan Tersangka Baru
-
Korupsi Disebut Kejahatan HAM, Mengapa Hak Korban Belum Jadi Perhatian?
-
Aksesori Estetik Makin Digemari, Ini Tempat Belanja Lengkap Incaran Reseller hingga Jastiper
-
Salah Setting Aplikasi Navigasi, Pemotor RX-King Nekat Masuk Tol Jagorawi
-
Anggaran Jasa Belanja Tenaga Ahli Banten Tembus Rp55,47 Miliar, Kepala BPKAD Mengaku Kaget