- Peserta BPJS Ketenagakerjaan sering mengalami penolakan klaim JHT di aplikasi JMO akibat ketentuan administratif yang belum terpenuhi.
- Penyebab penolakan meliputi status kepesertaan aktif, belum melewati masa tunggu satu bulan, serta ketidaksesuaian data pribadi.
- Peserta dapat mengajukan ulang melalui JMO setelah memperbaiki data, atau mendatangi kantor cabang jika saldo melebihi batas.
Suara.com - Banyak peserta BPJS Ketenagakerjaan mengandalkan aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) untuk mengajukan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) karena prosesnya praktis. Namun, tidak sedikit yang mengalami penolakan atau notifikasi “pengajuan tidak dapat dilanjutkan”. Situasi ini sering menimbulkan kecemasan, terutama bagi mereka yang membutuhkan dana setelah resign, habis kontrak, atau terkena PHK.
Aplikasi JMO memang memudahkan, tetapi sistemnya sangat ketat dalam memverifikasi status kepesertaan, data pribadi, dan persyaratan administratif.
Penolakan biasanya bukan berarti dana hilang, melainkan karena ada ketentuan yang belum terpenuhi. Memahami akar masalahnya menjadi langkah penting agar proses selanjutnya berjalan lancar.
Selain itu, batas saldo yang bisa diklaim lewat JMO, umumnya hingga Rp15 juta, tergantung kebijakan terbaru, dan ketentuan masa tunggu membuat banyak peserta terburu-buru mengajukan sebelum semuanya siap. Akibatnya, sistem otomatis menolak pengajuan.
Artikel ini membahas penyebab umum klaim JHT di JMO ditolak beserta cara mengajukan ulang yang tepat. Dengan persiapan yang benar, peluang keberhasilan akan jauh lebih tinggi.
1. Status Kepesertaan Masih Aktif
Penyebab paling sering adalah status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang masih tercatat aktif. Klaim JHT hanya bisa dilakukan jika peserta sudah tidak bekerja dan status KPJ (Kartu Peserta Jamsostek) sudah nonaktif.
Jika perusahaan belum melaporkan pengakhiran hubungan kerja atau data belum tersinkron, sistem JMO akan menolak. Bahkan jika Anda sudah resign tapi kemudian langsung bekerja di tempat lain, status kembali aktif dan klaim tidak bisa dilanjutkan.
2. Belum Melewati Masa Tunggu Satu Bulan
Setelah berhenti bekerja (resign atau PHK), ada masa tunggu minimal satu bulan sejak tanggal surat keterangan berhenti atau status nonaktif. Selama periode ini, sistem masih memproses penonaktifan.
Pengajuan sebelum masa tunggu selesai hampir pasti ditolak dengan notifikasi terkait masa tunggu. Banyak peserta tidak menyadari aturan ini dan langsung mencoba klaim.
3. Data Pribadi Tidak Sesuai atau Belum Pengkinian Data
Ketidaksesuaian data antara KTP, KK, kartu peserta, dan data di sistem BPJS menjadi penghalang besar. Perbedaan nama, tanggal lahir, NIK, atau alamat sekecil apa pun bisa membuat verifikasi gagal.
Selain itu, JMO mensyaratkan pengkinian data terlebih dahulu. Jika belum dilakukan atau sudah pernah dilakukan lebih dari batas yang diizinkan misalnya penggabungan KPJ, pengajuan bisa terhambat.
4. Pernah Mengajukan Klaim di Kantor Cabang
Jika sebelumnya sudah mengajukan klaim secara manual di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan dan prosesnya masih berjalan, sistem JMO tidak akan menerima pengajuan baru.
Notifikasi biasanya menyebutkan adanya proses klaim di kantor cabang. Peserta harus menunggu penyelesaian atau membatalkan proses sebelumnya terlebih dahulu.
5. Dokumen Tidak Lengkap atau Verifikasi Gagal
Meskipun klaim lewat JMO bersifat digital, data pendukung tetap dicek. Dokumen seperti KTP, KK, buku tabungan atas nama sendiri, dan surat keterangan berhenti bekerja jika diperlukan harus valid.
Verifikasi wajah (swafoto) juga sering gagal karena pencahayaan buruk, posisi wajah tidak sesuai, atau kualitas foto rendah. Masalah teknis aplikasi, koneksi internet tidak stabil, atau rekening bank tidak aktif juga bisa menyebabkan penolakan.