- Pakar kebijakan publik UGM, Media Wahyudi Askar, mengkritik pemerintah karena dinilai gagal mengelola negara secara adil bagi rakyat.
- Kritik tersebut disampaikan dalam dialog kebangsaan di Masjid Jogokariyan pada Selasa, 10 November 2026, menyoroti ketimpangan ekonomi sosial.
- Hasilnya, ia mengungkap bahwa pertumbuhan ekonomi lima persen dan anggaran negara hanya dinikmati oleh kelompok oligarki serta penguasa.
Suara.com - Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Media Wahyudi Askar, melontarkan sindiran kepada pemerintah yang dinilainya belum mampu mengelola negara secara adil.
Jika pemerintah merasa kesulitan merumuskan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, Media bahkan mempersilakan para pejabat datang ke kampus untuk belajar.
"Kepada penguasa yang mudah-mudahan mendengar apa yang saya sampaikan, kalau kalian tersindir, berubahlah, bertaubatlah. Kalau kalian tidak tahu cara mengelola negara, datang ke kampus, let me teach you!" kata Media dalam dialog kebangsaan bertajuk 'Mimbar Rakyat' di Masjid Jogokariyan, Selasa (10/11/2026) malam.
Sindiran tersebut disampaikan Media setelah menyoroti berbagai persoalan yang menurutnya menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah belum menyentuh akar ketimpangan.
Sejumlah persoalan yang disorotnya meliputi pertumbuhan ekonomi, upah rendah, pemutusan hubungan kerja (PHK), harga pangan, hingga kebijakan belanja negara.
Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) itu mempertanyakan klaim pemerintah mengenai pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran 5 persen. Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya berpatokan pada angka pertumbuhan tanpa melihat siapa yang menikmati manfaatnya.
"Pemerintah akan selalu mengklaim bahwa pertumbuhan baik-baik saja, 5%. Tapi pertanyaannya, untuk siapa pertumbuhan itu?" ujarnya.
Menurut Media, manfaat pertumbuhan ekonomi tersebut justru lebih banyak dinikmati kelompok bermodal dan pihak yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan. Sementara itu, masyarakat masih harus menghadapi tingginya biaya hidup, cicilan, serta kesempatan kerja yang semakin terbatas.
"Bahwa 5% pertumbuhan itu hanya dinikmati oleh oligarki pemilik tambang, hanya dinikmati oleh pemilik sawit, hanya dinikmati oleh influencer yang money laundry, hanya dinikmati oleh orang-orang yang rangkap jabatan di negeri ini," tegasnya.
Kritik Media juga menyasar kebijakan anggaran pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mempertanyakan besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut ketika kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan masih menjadi persoalan.
Ketimpangan itu, menurutnya, juga terlihat dari kondisi upah pekerja. Ia mencontohkan Yogyakarta yang disebutnya masih memiliki tingkat upah rendah, berbanding terbalik dengan pendapatan kelompok superkaya.
"Hari ini upah di Yogyakarta sangat rendah. Rata-rata upah hanya sekitar Rp3 juta. Tahu berapa pendapatan orang super kaya? 13 miliar per hari," ungkapnya.
Media menilai pemerintah terlalu memberikan ruang kepada kelompok oligarki melalui kebijakan dan akses terhadap sumber daya. Sebaliknya, masyarakat berpenghasilan rendah harus berjuang memenuhi kebutuhan dasar, termasuk memiliki rumah dan mendapatkan layanan kesehatan.
Bagi Media, persoalan tersebut menunjukkan perlunya perubahan cara pandang pemerintah dalam mengukur keberhasilan pembangunan.
Pertumbuhan ekonomi, kata dia, tidak akan bermakna jika manfaatnya hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sementara masyarakat luas masih menghadapi ketimpangan.
Ia pun menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya bukan sekadar menyangkut pergantian kebijakan, melainkan juga arah pengelolaan negara. Pemerintah diminta berani mengevaluasi kebijakan yang dinilai lebih menguntungkan kelompok kuat dibandingkan masyarakat luas.