- BPI Danantara menargetkan 17 mitra proyek PSEL beroperasi komersial pada tahun 2028 di Bali, Bekasi, dan Bogor.
- Pemerintah menguatkan mitigasi risiko melalui platform Denera untuk memastikan kepastian pasokan sampah dari pemerintah daerah.
- Penerapan standar PSPK 1 dan PSPK 2 mulai 2027 menuntut transparansi data lingkungan yang dapat diverifikasi.
Suara.com - Pengolahan sampah menjadi energi listrik atau waste-to-energy (WtE) mulai mendapat perhatian lebih besar di Indonesia. Sejumlah proyek pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) tengah disiapkan untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus menghasilkan sumber energi alternatif.
Percepatan proyek ini didukung inisiatif Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang menargetkan keterlibatan 17 mitra proyek hingga akhir 2026. Sejumlah konsorsium nasional dan global juga telah ditetapkan untuk menggarap proyek tersebut.
Pembangunan fasilitas PSEL di beberapa daerah, termasuk Bali, Bekasi, dan Bogor, dilaporkan mulai menunjukkan progres fisik. Fasilitas-fasilitas tersebut ditargetkan dapat beroperasi secara komersial pada 2028.
Namun, pengolahan sampah menjadi energi tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan kemampuan menghasilkan listrik. Pengelolaan dampak lingkungan, kepastian pasokan sampah, hingga transparansi kinerja operasional juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan.
Salah satu langkah yang disiapkan pemerintah adalah penguatan pengelolaan risiko proyek melalui platform Denera. Inisiatif ini antara lain ditujukan untuk memberikan kepastian bagi mitra proyek, termasuk terkait ketersediaan pasokan sampah melalui koordinasi dengan pemerintah daerah.
Di sisi lain, aspek transparansi lingkungan akan semakin mendapat perhatian seiring rencana penerapan Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) 1 dan PSPK 2 mulai 2027.
Kedua standar tersebut diharapkan memperkuat kualitas pelaporan keberlanjutan dan pengungkapan informasi terkait iklim oleh perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dituntut tidak hanya menyampaikan komitmen terhadap lingkungan, tetapi juga menyediakan data yang dapat diukur dan diverifikasi.
Data yang perlu disiapkan mencakup jejak emisi, kinerja teknologi operasional, rantai nilai pengelolaan sampah, struktur biaya, hingga langkah mitigasi risiko lingkungan.
ESG & Sustainability Services Partner BDO di Indonesia, Johan Sebastian, menilai penerapan standar tersebut dapat mendorong proyek pengolahan sampah menjadi energi lebih transparan dan terukur.
"Pemberlakuan PSPK 1 dan 2 pada tahun 2027 sangat sejalan dengan langkah penguatan tata kelola dan de-risking proyek yang diinisiasi oleh pemerintah. Bagi sektor waste-to-energy, standar ini merupakan katalis untuk bertransformasi dari sekadar penyampaian komitmen keberlanjutan menuju penyajian metrik lingkungan yang dapat diukur dan diverifikasi secara objektif," ujarnya.
Menurut dia, pengembang proyek dan para pemangku kepentingan perlu mulai mempersiapkan sistem pengumpulan serta pengelolaan data lingkungan sejak dini agar proses pelaporan dapat berjalan sesuai standar baru.
Kesiapan tersebut menjadi penting mengingat proyek pengolahan sampah menjadi energi melibatkan berbagai aspek, mulai dari pengumpulan dan pemilahan sampah, proses pengolahan dengan teknologi tertentu, hingga pengelolaan emisi dan residu yang dihasilkan.
Dengan semakin banyaknya proyek PSEL yang disiapkan, transparansi data dan pengawasan dampak lingkungan akan menjadi bagian penting untuk memastikan pengolahan sampah menjadi energi tidak sekadar memindahkan persoalan sampah, tetapi juga memberikan manfaat lingkungan secara terukur.