- Polri menerbitkan SKCK untuk menerangkan catatan kriminal seseorang sebagai syarat administrasi pekerjaan, pendidikan, dan pemerintahan.
- Dokumen resmi tersebut memiliki masa berlaku selama enam bulan dan dikenakan biaya PNBP sebesar Rp30.000.
- Masyarakat dapat mengajukan pembuatan SKCK secara online melalui layanan digital Polri atau langsung di kantor kepolisian.
Namun, persyaratan ini tidak berlaku untuk seluruh universitas atau program beasiswa. Pemohon perlu memastikan dokumen yang diminta oleh lembaga tujuan.
6. Persyaratan Pencalonan Pejabat Publik
SKCK juga dapat digunakan dalam proses pencalonan pejabat publik. Dalam sejumlah proses pencalonan jabatan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, calon pejabat diwajibkan melampirkan SKCK sebagai dokumen pendukung.
Contohnya dapat ditemukan dalam persyaratan pencalonan jabatan politik atau jabatan publik tertentu seperti presiden, wakil presiden, gubernur, bupati hingga anggota dewan.
7. Pengangkatan Anggota Organisasi Profesi
Dalam kondisi tertentu, SKCK juga dapat diminta sebagai persyaratan pengangkatan atau penerimaan anggota organisasi profesi.
Ketentuan ini bergantung pada aturan organisasi atau lembaga yang bersangkutan. Karena itu, calon anggota sebaiknya memastikan terlebih dahulu apakah SKCK termasuk dokumen yang wajib disiapkan.
8. Mengurus Perubahan Status Kewarganegaraan dan Izin Tinggal
Kegunaan SKCK lainnya adalah untuk keperluan administrasi kewarganegaraan dan keimigrasian. Dokumen ini dapat diminta dalam proses perubahan status kewarganegaraan, naturalisasi, serta pengurusan izin tinggal tetap maupun sementara.
Persyaratan dan format dokumen yang dibutuhkan dapat berbeda berdasarkan negara serta jenis permohonan.
Berapa Lama Masa Berlaku SKCK?
Berdasarkan ketentuan Polri, SKCK memiliki masa berlaku selama 6 bulan sejak tanggal diterbitkan. Apabila masa berlakunya sudah habis dan masih diperlukan, pemohon dapat mengajukan perpanjangan sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, penting untuk memperhatikan bahwa SKCK diterbitkan untuk satu jenis keperluan dan satu tujuan negara. Artinya, pemohon perlu menyampaikan tujuan penggunaan dokumen secara benar ketika mengajukan permohonan.
Jika SKCK akan digunakan untuk keperluan berbeda, sebaiknya periksa kembali apakah diperlukan pengajuan dokumen baru.
Berapa Biaya Membuat SKCK?
Biaya resmi penerbitan SKCK adalah Rp30.000. Tarif tersebut termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020.
Pembayaran sebaiknya dilakukan melalui kanal resmi yang tersedia dalam proses pengajuan.
Bagaimana Cara Membuat SKCK?
Masyarakat dapat mengajukan permohonan SKCK melalui layanan digital Polri maupun secara langsung di kantor kepolisian sesuai kewenangan penerbitan.
Untuk pendaftaran online, pemohon dapat mengikuti tahapan berikut:
- Mengakses layanan SKCK resmi Polri melalui https://skck-online.polri.go.id/ atau kanal aplikasi Polri Super App.
- Melakukan registrasi dan verifikasi identitas sesuai petunjuk.
- Mengisi data diri serta tujuan pembuatan SKCK.
- Mengunggah dokumen persyaratan yang diminta.
- Memilih lokasi penerbitan sesuai kebutuhan dan kewenangan kepolisian.
- Melakukan pembayaran PNBP melalui kanal resmi.
- Menunggu proses verifikasi petugas.
- Mengikuti petunjuk untuk memperoleh SKCK digital atau mengambil dokumen sesuai ketentuan layanan.
Adapun dokumen yang perlu disiapkan umumnya meliputi KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran atau dokumen identitas pendukung, pasfoto sesuai ketentuan, serta dokumen lain yang diminta berdasarkan jenis permohonan.
Pemohon sebaiknya memeriksa persyaratan terbaru pada layanan resmi Polri sebelum mendaftar karena ketentuan dokumen dapat berbeda berdasarkan jenis keperluan dan tingkat penerbitan.