- Polri menerbitkan SKCK untuk menerangkan catatan kriminal seseorang sebagai syarat administrasi pekerjaan, pendidikan, dan pemerintahan.
- Dokumen resmi tersebut memiliki masa berlaku selama enam bulan dan dikenakan biaya PNBP sebesar Rp30.000.
- Masyarakat dapat mengajukan pembuatan SKCK secara online melalui layanan digital Polri atau langsung di kantor kepolisian.
Suara.com - Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menerangkan ada atau tidaknya catatan kepolisian seseorang terkait tindak kriminalitas atau kejahatan.
Dokumen ini sering dibutuhkan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari melamar pekerjaan, mengikuti seleksi CPNS, mendaftar anggota TNI dan Polri, hingga mengurus visa untuk bekerja atau melanjutkan pendidikan ke luar negeri.
SKCK sebelumnya dikenal dengan nama Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB). Namun, sekarang dokumen tersebut lebih dikenal sebagai SKCK dan diterbitkan melalui fungsi Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polri.
Mengacu pada ketentuan penerbitannya, SKCK dibuat berdasarkan hasil penelitian biodata dan catatan kepolisian yang dimiliki seseorang.
Kegunaan SKCK
1. Syarat Melamar Pekerjaan
Salah satu kegunaan SKCK yang paling umum adalah sebagai persyaratan melamar pekerjaan. Sejumlah perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN) meminta calon karyawan melampirkan SKCK dalam proses rekrutmen.
Dokumen ini biasanya digunakan sebagai bagian dari pemeriksaan administrasi calon pekerja. Meski demikian, tidak semua perusahaan mewajibkan SKCK karena persyaratan dapat berbeda sesuai kebijakan masing-masing perusahaan.
2. Persyaratan Pendaftaran CPNS dan PPPK
SKCK juga dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan administrasi seleksi calon aparatur sipil negara (CASN), termasuk CPNS dan PPPK, sesuai ketentuan instansi yang membuka rekrutmen.
Pada sejumlah seleksi CPNS, peserta yang dinyatakan lolos tahap tertentu diminta menyerahkan SKCK sebagai salah satu dokumen pemberkasan.
Karena itu, calon peserta sebaiknya memeriksa pengumuman resmi instansi yang dituju untuk mengetahui kapan SKCK harus dibuat dan diserahkan.
3. Syarat Mendaftar TNI dan Polri
Masyarakat yang ingin menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun Kepolisian Republik Indonesia (Polri) juga dapat diminta menyiapkan SKCK.
Dokumen ini menjadi salah satu persyaratan administrasi dalam proses seleksi calon anggota.
Persyaratan tersebut dapat berbeda berdasarkan jalur penerimaan, jenjang pendidikan, dan ketentuan rekrutmen yang sedang berlangsung.
4. Mengurus Visa untuk Bekerja di Luar Negeri
SKCK juga berguna bagi masyarakat yang berencana bekerja di luar negeri. Dalam proses pengajuan visa atau dokumen keimigrasian tertentu, negara tujuan dapat meminta surat keterangan catatan kepolisian sebagai bagian dari pemeriksaan latar belakang pemohon.
Ketentuan ini bergantung pada kebijakan imigrasi masing-masing negara. Oleh karena itu, calon pekerja migran sebaiknya memeriksa persyaratan dari kedutaan atau otoritas imigrasi negara tujuan.
5. Persyaratan Melanjutkan Pendidikan ke Luar Negeri
Selain untuk bekerja, SKCK dapat dibutuhkan ketika seseorang ingin melanjutkan pendidikan di luar negeri. Beberapa perguruan tinggi, lembaga pemberi beasiswa, atau otoritas imigrasi negara tujuan dapat meminta dokumen tersebut untuk keperluan pemeriksaan administrasi.