Menjaga Mangrove Lewat Aturan Adat, Cara Masyarakat Kampung Napan Lindungi Pesisir

Senin, 16 November 2026 | 14:10 WIB
Perahu tradisional tengah mengapung di danau mangrove Indonesia. (dok. Pexels/ Tom Fisk)

Suara.com - Di Kampung Napan, Distrik Napan, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, masyarakat adat masih mempertahankan aturan untuk melindungi kawasan mangrove. Aturan yang berlandaskan hak ulayat itu mengatur pemanfaatan sumber daya pesisir, termasuk pemberian sanksi adat bagi warga yang melanggar.

Praktik tersebut menjadi salah satu modal masyarakat dalam menjaga ekosistem mangrove yang selama ini menopang sumber pangan dan penghidupan keluarga.

Temuan itu tertuang dalam penelitian bertajuk Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berbasis Masyarakat Adat di Kampung Napan, Nabire: Analisis SOAR yang diterbitkan dalam Jurnal Perikanan Kamasan Volume 7 Nomor 1 Tahun 2026.

Termuan tersebut tertuang dalam penelitian yang bertajuk Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berbasis Masyarakat Adat di Kampung Napan, Nabire: Analisis SOAR.

Penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal Perikanan Kamasan Volume 7 Nomor 1 Tahun 2026 itu melibatkan sekitar 30 responden, yang meliputi tokh adat, aparat kampung, tokoh perempuan, tokoh agama, dan pemuda.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa aturan adat mengenai perlindungan mangrove masih berlaku secara tidak tertulis berdasarkan hak ulayat. Seluruh responden mendeklarasikan keberadaan aturan tersebut perlu dipertahankan.

Mereka bahkan turut mendukung perlindungan kawasan pesisir dan laut melalui mekanisme adat.

Menariknya, masyarakat setempat tidak hanya mengandalkan keberadaan aturn itu. Sebanyak 28 responden sangat setuju  dan dua lainnya setuju bahwa pelanggaran terhadap aturan adat, terutama terkait ekosistem mangrove, perlu dikenai sanksi adat.

Dari sini diketahui bahwa masyarakat memiliki mekanisme sosial untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam. Aturan tersebut menjadi bagian dari kelembagaan adat yang mendukung perlindungan kawasan pesisir.

Mangrove Bukan Semata-mata sebagai Kawasan Hutan

Bagi masyarakat Kampung Napan, keberadaan mangrove berhubungan langsungdengan kebutuhan pangan dan penghidupan keluarga.

Ekosistem tersebut telah menjadi habitat ikan, moluska, dan berbagai biota perairan lainnya. Salah satu sumber daya yang dimanfaatkan masyarakat adalah bia pumi atau Telescopium telescopium.

Moluska tersebut dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat juga menjualnya di pasar Nabire sebagai tambahan pendapatan keluarga.

Seluruh responden mengakui bahwa kawasan mangrove menjadi habitat biota perairan sekaligus sumber pangan harian. Mereka juga menyatakan sumber daya ikan dan bia dari kawasan tersebut memberikan tambahan pendapatan keluarga.

Karena itulah kerusakan mangrove tidak hanya berkaitan dengan hilangnya kawasan hijau pesisir. Kondisi tersebut juga dikhawatirkan dapat memengaruhi ketersediaan sumber daya yang dimanfaatkan masyarakat.

Mereka menekankan kerusakan mangrove sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan ketersediaan bia pumi, moluska lainnya, serta kepiting bakau. Tak hanya itu, mereka juga sepakat bahwa kawasan mangrove yang mengalami kerusakan perlu direhabilitasi atau ditanami kembali.

Aturan Adat Perlu Diperkuat

Meski memegang teguh aturan adat, masyarakat Kampung Napan masih saja menghadapi kebutuhan guna memperkuat sistem perlindungan mangrove.

Penelitian tersebut menjumpai bahwa aturan adat yang berlaku masih bersifat tidak tertulis. Sebagian besar responden sangat setuju bahwa aturan perlindungan dan pengawasan perlu ditetapkan secara tertulis melalui forum adat.

Karena pada dasarnya, aturan tersebut dinilai sangat penting untuk memperjelas kesepakatan masyarakat. Mekanisme pegawasan dan penyelesaian juga perlu diperjelas agar perllindungan berjalan secara lebih terarah.

Untuk itu, penelitian ini mencoba mengidentifikasi lima strategi pengelolaan mangrove berbasis masyarakat adat. Strategi tersebut melipui penguatan aturan adat, pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, peningkatan partisipasi masyarakat, kolaborasi antarpemangku kepentingan, hingga perlindungan dan rehabilitasi mangrove.

Mereka juga menekankan bahwa kekuatan aturan adat tidak hanya terletak pada keberadaan norma masyarakat. Legitimasi, konsistensi penerapan, pengawasan, dan keterlibatan masyarakat turut menentukan kontribusinya terhadap perlindungan mangrove.

Dengan keberadaan aturan adat di Kampung Napan ini membuktikan bahwa perlindungan mangrove dapat berangkat dari pengetahuan dan kelembagaan masyarakat setempat. Namun, kekuatan aturan tersebut tetaplah perlu dibuktikan melalui penerapan dan perubahan kondisi ekosistem secara berkelanjutan.

Penulis: Chairunisa

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com