Bukan Cuma Presiden, Jenderal Listyo Sigit Cs Ikut Menyadap Rafi Ahmad Hingga Najwa Shihab

Senin, 16 November 2026 | 14:06 WIB
Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Suhermanto menyampaikan keterangan pers terkait perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping), penghapusan data elektronik, dan akses ilegal di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta, Kamis (5/11/2026). [ANTARA FOTO/Fauzan/kye]
BACA 10 DETIK
  • Bareskrim Polri mengungkap publik figur, jurnalis, hingga pejabat negara menjadi korban penyadapan ilegal selama tahun 2025 sampai 2026.
  • Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama tiga perwira tinggi ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus penyadapan ilegal tersebut.
  • Para tersangka dijerat dengan undang-undang KUHP terkait perbuatan ilegal akses dan penghapusan jejak dengan ancaman hukuman penjara.

Suara.com - Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipid Siber) Bareskrim Polri mengatakan, ada nama publik figur hingga jurnalis yang menjadi sasaran penyadapan ilegal yang menyeret Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta tiga perwira tinggi (Pati) Polri.

Dirtipid Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Suhermanto mengatakan, selain Presiden Prabowo Subianto, dan kalangan pejabat negara.

Ada sejumlah nama seperti Raffi Ahmad, Nagita Slavina sampai pegiat media sosial Deni Siregar yang menjadi korban penyadapan.

Selain itu ada juga, jurnalis Najwa Shihab dan Alfito Deanova yang turut menjadi korban hal serupa.

"Artis RA dan istrinya NS alias G, jurnalis NS dan ADG," kata Suhermanto saat dikonfirmasi wartawan, dikutip Senin (16/11/2026).

Sebelumnya, sempat diungkap pihak yang disadap mulai dari lingkar Istana, pejabat kementerian dan lembaga, hingga anggota DPR RI dan tokoh politik.

"Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden Republik Indonesia, lingkar Istana, Kementerian dan Lembaga, Pejabat Pemerintah, Anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik," kata Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto saat rapat di Komisi III DPR, Kamis (12/11/2026) lalu.

Suyudi juga mengungkap adanya data penyadapan juga menyasar pimpinan daerah, aparat penegak hukum, hingga kelompok masyarakat sipil.

"Gubernur dan Kapolda, KPK, Kejaksaan, Internal Polri, Organisasi kemasyarakatan, ativis serta mahasiswa," jelasnya.

Diketahui, eks Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) sekaligus mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dijadikan tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Kemudian, ada tiga perwira tinggi (Pati) yang dijadikan tersangka, yakni Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyadapan ilegal ini dilakukan pada 2025-2026.

Penyadapan tersebut diduga dilakukan tanpa kepentingan penegakan hukum, kemudian para tersangka kedapatan menghapus jejak log pada Oktober 2026.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan sesuai Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana 10 tahun.

Kemudian Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait ilegal akses dengan ancaman pidana penjara selama 6 tahun. Selain itu, ketiga tersangka juga dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/ atau (2) KUHP, dengan ancaman pidana selama enam tahun.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com