- Presiden KSPI Said Iqbal mendesak pemerintah menyiapkan peraturan pelaksanaan dana cadangan pesangon dalam UU Nomor 27 Tahun 2026.
- Aturan tersebut mewajibkan pengusaha menyisihkan iuran terpisah untuk menjamin pembayaran hak pekerja saat mengalami pemutusan hubungan kerja.
- KSPI menilai Danantara menjadi pilihan lembaga pengelola paling rasional agar pekerja tetap menerima hak pesangon meskipun perusahaan pailit.
Suara.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta pemerintah segera menyiapkan peraturan pelaksanaan mengenai dana cadangan pesangon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Menurut Said, aturan tersebut penting untuk memastikan pekerja tetap mendapatkan hak pesangon ketika mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk saat perusahaan mengalami kerugian atau dinyatakan pailit.
Ia menegaskan, persoalan utama pesangon selama ini bukan semata-mata menyangkut besaran yang ditetapkan undang-undang, melainkan lemahnya kepastian pembayaran kepada pekerja.
Menurutnya, formula pembayaran pesangon sebenarnya telah diatur dalam berbagai undang-undang ketenagakerjaan sebelumnya. Namun, dalam praktiknya, banyak pekerja tidak menerima pesangon karena perusahaan tidak memiliki dana, mengalami kebangkrutan, atau menghindari kewajibannya.
“Rumusnya sudah ada, skemanya sudah ada, tetapi dalam implementasi di lapangan ternyata tidak berjalan. Banyak perusahaan ketika melakukan PHK tidak membayar pesangon. Ada yang kabur, ada yang pailit, ada yang beralasan tidak punya uang lagi,” kata Said Iqbal dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).
Oleh karena itu, Said menilai pembentukan dana cadangan pesangon merupakan terobosan penting dalam sistem pelindungan ketenagakerjaan di Indonesia.
Melalui mekanisme tersebut, pengusaha diwajibkan menyisihkan dana dalam bentuk iuran yang disetorkan kepada lembaga penyelenggara yang ditetapkan pemerintah. Dana tersebut harus dipisahkan dari kekayaan perusahaan sehingga tidak dapat digunakan untuk keperluan operasional maupun kepentingan bisnis lainnya.
“Cadangan pesangon ini bukan jaminan sosial. Ini adalah kewajiban yang harus dibayar perusahaan. Karena itu, dananya harus dipisahkan dari harta kekayaan perusahaan, seperti mekanisme iuran Jamsostek,” kata Iqbal.
Said menjelaskan, pemisahan dana tersebut penting agar hak pesangon pekerja tetap terlindungi ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Dengan begitu, pekerja tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kemampuan perusahaan untuk membayar pesangon secara langsung saat terjadi PHK.
Melalui sistem tersebut, pekerja diharapkan dapat memperoleh haknya melalui lembaga penyelenggara dana cadangan pesangon.
“Kalau terjadi PHK, tidak ada lagi buruh yang tidak mendapatkan pesangon. Sekalipun perusahaan pailit, buruh tidak perlu lagi hanya menagih kepada pengusaha atau kurator. Buruh bisa datang kepada lembaga penyelenggara,” ujar Said.
Tiga Pilihan Lembaga Pengelola
Said menjelaskan, terdapat tiga kemungkinan lembaga yang dapat ditunjuk pemerintah untuk mengelola dana cadangan pesangon.
Pertama, BPJS Ketenagakerjaan. Kedua, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Ketiga, membentuk lembaga khusus pengelola dana cadangan pesangon.
Menurut Said, pengelolaan melalui BPJS Ketenagakerjaan memiliki konsekuensi perubahan terhadap Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang BPJS. Pasalnya, dana cadangan pesangon merupakan kewajiban pengusaha yang berbeda dari program jaminan sosial.