Menko PMK Ungkap Kendala Digitalisasi Penyaluran Bantuan Sosial

Metro, Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengaku jika digitalisasi dalam penyelenggaraan layanan penyaluran bantuan sosial atau bansos masih terkendala.

Muhadjir mengatakan bahwa sampai sekarang masih ada daerah yang belum memiliki sarana teknologi komunikasi dan informatika memadai.

Hal itu dikatakan dalam sesi bincang-bincang yang dipandu oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Muhadjir secara virtual menyampaikan bahwa kendala yang dihadapi dalam upaya mempercepat digitalisasi layanan penyaluran bantuan sosial antara lain ketersediaan infrastruktur pendukung.

"Digitalisasi di Indonesia, terutama sektor bansos (bantuan sosial), perlu ada usaha lebih keras, karena apa yang kita bayangkan, yang kita persepsikan, ketika di lapangan tidak seindah warna aslinya," katanya dalam satu sesi Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, Senin.

Baca Juga:Legislator Minta Pemkab Kulon Progo Evaluasi Sistem Pemberian Bansos

Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia merupakan kegiatan sampingan dalam rangkaian pertemuan ke-3 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 serta Deputi Bidang Keuangan dan Bank Sentral G20 yang berlangsung 11 sampai 17 Juli 2022 di Bali.

"Untuk wilayah tertentu, secara geospasial bisa dipetakan, dan sebetulnya tidak disebut pun kira bisa tahu di mana itu," kata dia.

Meski tidak menyebut nama daerah yang belum punya sarana teknologi informasi dan komunikasi memadai, Muhadjir pada awal paparannya menyampaikan bahwa penyaluran bantuan sosial di 34 kabupaten di Papua dan Papua Barat masih dilakukan secara tunai lewat Kantor Pos.

Baca Juga: Sejumlah Dubes Ukraina Diberhentikan Presiden Zelensky