Ganjar Klaim Tak Berpihak ke PDIP Saat Menjabat, Proyek Bedah Rumah Kader Partai Pakai Dana Baznas Diungkit

Ganjar Pranowo dicecar dengan banyak pertanyaan selama mengisi kuliah kebangsaan di FISIP Universitas Indonesia. Salah satunya adalah perkara perannya sebagai petugas partai ketika menjabat nanti.

"Anda tidak perlu takut petugas partai atau tidak. Saya kader partai, tapi Presiden bukan, Gubernur bukan. Itulah melayani. Jadi kita bisa membedakan, ketika kita sudah berada di jabatan apa yang butuh kita lakukan," tegas Ganjar, dikutip pada Selasa (19/9/2023).

Bahkan Ganjar kemudian mengklaim dirinya tidak pernah memprioritaskan PDI Perjuangan selama 10 tahun menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.

"Maka kalau Anda riset apa yang saya lakukan, adakah kemudian saya hanya berpihak pada partai saya? Mungkin nyaris Anda tidak akan menemukan itu," ungkap Ganjar.

Namun pernyataan ini kemudian dikuliti oleh publik, apalagi karena Ganjar pernah memamerkan proyek pemugaran rumah untuk kader-kader PDIP ketika masih menjabat sebagai Gubernur Jateng.

Hal ini dilihat dari postingan Ganjar tanggal 30 Desember 2022. Tampak Ganjar sempat membuat proyek pemugaran 50 rumah kader PDIP dalam rangka menjelang hari jadi partai.

"Menjelang Ultah @PDI_Perjuangan ke 50 saya berencana memugar 50 rumah kader yang kondisinya belum layak," ujar Ganjar di unggahan Twitter-nya.

"Rumah Pak Sumarwan ini jadi yang pertama. Beliau Ketua Ranting PDI Perjuangan Desa Kapencar, Kertek, Wonosobo," sambungnya.

Namun yang menjadi sorotan, rehabilitasi rumah-rumah kader PDIP tersebut diduga dilakukan dengan dana Baznas. Tentu saja hal ini menyalahi pernyataan Ganjar soal dirinya tidak pernah memprioritaskan urusan partainya selama menjabat.

Baca Juga: Blak-blakan Soal TKA China, Pernyataan Ganjar Tuai Pro Kontra: Remehin Anak Bangsa Sendiri

Di sisi lain, postingan Ganjar tersebut sudah dihapus karena seketika menimbulkan pro dan kontra. Namun saat itu sudah banyak akun Twitter yang membagikan ulang unggahan Ganjar, apalagi karena Baznas merupakan lembaga zakat nasional yang seharusnya digunakan untuk kepentingan negara alih-alih partai.