Ketum PKB ke Ijtima Ulama Nusantara: Mohon Keluarkan Fatwa Haram Politik Uang

Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin Ijtima Ulama Nusantara dapat mengeluarkan fatwa haram terkait politik uang pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Larangan politik uang, mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar tidak mudah terkena politik uang, artinya mengeluarkan fatwa haram," kata dia dalam kegiatan Ijtima Ulama Nusantara di Jakarta, Jumat (13/1/2023).

Cak Imin menyatakan, politik uang akan merusak sendi-sendi demokrasi dan hasil dari pemilu juga akan tercederai.

"Harapan kami, doa restu, tausiyah, fatwa yang harus ditegaskan, terutama mohon fatwa dari dalam Ijtima Ulama Nusantara agar meneguhkan kembali hukumnya (haram) menerima amplop dalam menentukan pilihan pada setiap pemilihan umum," katanya.

Penegasan tersebut, kata Muhaimin, terutama pada mubaligh-mubaligh untuk secara lebih intensif menyampaikan kepada publik, jamaah, pada seluruh umat, masyarakat bahwa hak pilih jauh lebih mahal dibanding transaksi politik uang.

"Ini nampaknya membutuhkan keseriusan agar Pemilu 2024 jauh lebih melahirkan demokrasi yang unggul, beradab, menghasilkan pemerintahan berkekuatan legitimasi murni dari rakyat dan masyarakat," katanya lagi.

Karena itu, Muhaimin secara khusus menyampaikan permohonan kepada kyai-kyai agar setahun ke depan lebih proaktif mendampingi umat dan masyarakat agar tidak terpengaruh politik uang dalam menentukan pilihan mereka.

PKB menyelenggarakan Ijtima Ulama Nusantara di Hotel Millenium Jakarta pada 13-14 Januari 2023. 

Acara yang digagas Dewan Syura DPP PKB ini mengambil tema "Ulama Bangkit Bersatu Menjaga Indonesia" dan dibuka Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin. [Antara]

Baca Juga: Tidak Ada Kepastian dari Gerindra, PKB Diduga Bakal Merapat ke NasDem Untuk Dukung Anies Baswedan: Kami Sudah Lebih Lama Berkoalisi