Suara.com - Ketika bertemu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), Kamis (20/3/2014), Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin menyampaikan rencana untuk renovasi gedung PP Muhammadiyah di Menteng, Jakarta Pusat.
"Gedung Pusat Dakwah ini kalau bisa untuk ditingkatkan. Kebetulan baru beli tanah di seberang. Apalagi gedung di sekitar sini sudah tinggi-tinggi, dan ini rencana sudah lima tahun lalu. Beliau (Jokowi) beri dukungan," kata Din di kantor PP Muhammadiyah, Menteng.
Din menambahkan PP Muhammadiyah akan segera mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Pemerintah Jakarta.
"Terus saya bilang kami akan segera ajukan izin permohonan IMB, mudah-mudahan Pak Jokowi belum pindah kantor. Kalau bisa IMB-nya didaftar sebelum Pak Jokowi pindah kantor. Kami mau lebih cepat lebih baik," kata Din yang diiringi tawa para wartawan.
Wartawan kemudian minta tanggapan Jokowi tentang pernyataan Din yang terakhir. Apakah itu dapat diartikan sebagai doa Ketua PP Muhammadiyah agar Jokowi pindah kantor dari Balai Kota Jakarta ke Jalan Merdeka Utara atau Istana Presiden.
Tapi, Jokowi sepertinya tak terpancing dengan pertanyaan wartawan.
"Izin ini lho. Ini ga ada kaitannya (dengan pencapresan)," kata Jokowi yang disambut tawa wartawan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab