Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan mengubah halte buatan swasta yang kini membuat kendaraan umum tidak mau menaikan dan menurunkan penumpang.
Dia mengatakan, akan mengembalikan fungsi halte sebagai tempat pemberhentian dan pengangkutan penumpang.
"Sekarang kan dipilih mana halte yang fungsional. Kalau dulu kan haltenya karena proyek (swasta), itu sekarang yang kita enggak mau terjadi lagi," kata Jokowi di Balaikota, Jakarta, Selasa (25/3/2014).
Untuk mengembalikan fungsi halte, Jokowi mengancam akan mengusir pedagang kaki lima (PKL) dan membersihkan coretan sembarangan di halte. Tugas pembersihan ini, diklaim Jokowi dilakukan oleh unit pelaksana tugas (UPT) Dinas Perhubungan yang dilakukan setiap hari.
"Enggak ada (alih fungsi). Lihat saja setelah ini, setelah bersih (dari PKL), dicat lagi. Enggak ada PKL, halte untuk kendaraan umum," tuturnya.
"Ya dilihat dua minggu ini, sudah diperbaiki, sudah dicat, tapi belum semuanya. Itu butuh 3 bulan," tambah Jokowi.
Dia berharap, tidak akan ada lagi halte yang berubah fungsi atau diduduki oleh PKL. Bila perlu, untuk mencegah adanya coretan dan datangnya PKL ini, perawatannya dilakukan tiap hari.
"Jangan setahun sekali dirawat, tapi tiap hari," tegasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara