Suara.com - Hukuman larangan bertanding untuk pelari nomor 400m asal Jamaika, Dominique Blake, yang semula enam tahun karena menggunakan doping untuk kedua kalinya dikurangi menjadi 4,5 tahun.
Keputusan disampaikan Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) setelah menerima banding Blake di Berne, Swiss, Senin (5/5/2014, waktu setempat.
CAS berpendapat, bahwa mereka mengambil keputusan "atas sejumlah pandangan faktor mitigasi" walaupun ditambahkan pula "atlet bersangkutan gagal membuktikan bahwa dia telah melakukan satu kesalahan.
"Blake dinyatakan positif menggunakan zat perangsang methylhexanamine yang dilarang saat ujicoba Olimpiade 2012, dan dia melakukan pelanggaran doping kedua setelah sebelumnya dinyatakan positif menggunakan efedrin pada tahun 2006 sehingga ia dihukum selama sembilan bulan.
Blake berada di urutan keenam pada ujicoba dan terpilih sebagai pelari estafet untuk Olimpiade London tetapi kemudian dia tidak diturunkan dalam Olimpiade.(Reuters/Antara)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Pemain Keturunan Rp 20,86 Miliar Hubungi Patrick Kluivert, Bersedia Bela Timnas Oktober Nanti
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Cara Edit Foto yang Lagi Viral: Ubah Fotomu Jadi Miniatur AI Keren Pakai Gemini
- Ramai Reshuffle Kabinet Prabowo, Anies Baswedan Bikin Heboh Curhat: Gak Kebagian...
Pilihan
-
Disamperin Mas Wapres Gibran, Korban Banjir Bali Ngeluh Banyak Drainase Ditutup Bekas Proyek
-
Ratapan Nikita Mirzani Nginep di Hotel Prodeo: Implan Pecah Sampai Saraf Leher Geser
-
Emil Audero Jadi Tembok Kokoh Indonesia, Media Italia Sanjung Setinggi Langit
-
KPK Bongkar Peringkat Koruptor: Eselon dan DPR Kejar-kejaran, Swasta Nomor Berapa?
-
Dugaan Korupsi BJB Ridwan Kamil: Lisa Mariana Ngaku Terima Duit, Sekalian Buat Modal Pilgub Jakarta?
Terkini
-
CEK FAKTA: Anies Baswedan Siap Gantikan Prabowo Jadi Presiden, Heboh di Medsos!
-
Pramono Anung Bicara Kasus Campak di Jakarta, Ada Peningkatan?
-
Kejagung Umumkan Pengambilalihan Lahan Sawit Ilegal, Luasannya Lebih Besar dari Pulau Bali
-
LPDP Panen Kritik: Persyaratan Berbelit, Data Penerima Tidak Transparan?
-
KPK Dalami Pesan WhatsApp Soal Persekongkolan Tersangka Kasus JTTS
-
Desak Rombak UU Pemilu, Yusril Sebut Kualitas DPR Merosot Akibat Sistem Pemilu yang Transaksional
-
Periksa Kapusdatin BP Haji, KPK Cecar Soal Jemaah Haji Khusus yang Bisa Langsung Berangkat
-
Indonesia Target 100 GW Energi Surya: Apa Artinya bagi Ekonomi dan Keadilan Iklim?
-
KPK Panggil Bos PT Kayan Hydro Energy untuk Kasus Suap IUP Kaltim, Materi Pemeriksaan Rahasia
-
Raja Ampat Terancam! Izin Tambang Nikel Diberikan Lagi, Greenpeace Geram!