Suara.com - Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengapresiasi upaya penutupan lokalisasi Dolly yang dilakukan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
"Saya apresiasi dan mendukung yang dilakukan Bu Risma karena menyelamatkan perempuan Indonesia," katanya setelah bertemu dengan Risma di ruang kerjanya di kantor Kementerian Sosial di Jakarta, Senin (2/6/2014).
Mensos mengatakan akar permasalahan di lokalisasi adalah kemiskinan dan rentan terjadi perdagangan orang.
"Kalau kita membiarkan ini zalim. Kita malu sebagai negara yang masyarakatnya agamis tapi Dolly menjadi lokalisasi terbesar di Asia Tenggara," tambah Mensos.
Lokalisasi Dolly direncanakan ditutup pada 18 Juni mendatang dan akan dihadiri oleh Mensos. Berbagai upaya dilakukan agar sekitar 1.400 eks PSK Dolly tidak kembali lagi. Salah satuya dengan memberikan pelatihan, sehingga mereka bisa mencari nafkah dengan cara yang lain.
Kementerian Sosial juga menyiapkan anggaran Rp8 miliar untuk merehabilitasi eks PSK tersebut. di antaranya, memberikan jadup (jaminan hidup) sebesar Rp20.000 per hari selama tiga bulan, uang transportasi untuk pulang ke kampung asal Rp250.000 dan modal usaha Rp3 juta.
Selama tiga bulan setelah kepulangan mereka, akan dilakukan pendampingan sehingga memastikan mereka tidak kembali lagi ke prostitusi dan usaha mereka berjalan.
"Saya yakin akan berhasil dan yang penting ada penegakan hukum," tambah Mensos. (Antara)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Akses KRL ke JIS Sudah Aktif: Ini Rute dan Jam Operasionalnya!
-
Niat ke Lombok Malah Dibuang ke Terminal Bayangan, WNA Uzbekistan Terlunta-lunta Ditipu Taksi Gelap
-
Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!
-
KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI
-
Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa
-
Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik
-
DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam