Suara.com - Pada sesi tanya jawab sesama kandidat, Prabowo Subianto melontarkan pertanyaan kepada pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengenai bagaimana sikap mereka tentang biaya politik yang sangat besar untuk menyelenggarakan pilkada langsung, kemudian bagaimana bila pilkada dikembalikan lagi lewat lembaga legislatif.
Selain itu, Prabowo juga bertanya tentang sikap mereka terhadap tuntutan pemekaran daerah karena hal itu akan berkaitan erat dengan biaya politik yang sangat besar.
Menurut Jokowi, pilkada sebaiknya tetap dilaksanakan seperti sekarang, yakni pilkada langsung. Hanya saja, katanya, caranya yang mesti diperbaiki agar biayanya murah. Salah satu caranya ialah dengan melaksanakan pilkada langsung secara serentak seluruh Indonesia.
Bila pemilihan kepala daerah diserahkan kepada legislatif, maka hal tersebut masih membutuhkan masa transisi yang lama, kata Jokowi di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6/2014).
Kemudian mengenai sikap terhadap tuntutan pemekaran daerah. Jokowi setuju izin pemekaran, tapi hanya untuk wilayah yang memang sangat diperlukan untuk dimekarkan dalam rangka lebih mengembangkan daerah itu.
“Tidak ada masalah, tetapi dengan catatan apabila nanti setelah dimekarkan dan mereka tidak bisa mandiri, hanya bebani keuangan negara, bisa ditarik kembali dan dihapuskan lagi,” katanya.
Jokowi menekankan izin pemekaran harus betul-betul dicermati terlebih dahulu.
“Yang paling penting jangan sampai ada lobi lagi, jangan sampai dengan cara menekan-menekan pusat, tapi dengan betul- betul dengan kalkulasi yang cermat karena jangan sampai anggaran kita habiskan untuk pemekaran dan tidak menyasar pada pelayanan masyarakat, pembangunan di wilayah itu,” kata Jokowi.
JK menambahkan bila pemilihan kepala daerah pilkada dikembalikan kepada legislatif, belum tentu bisa menghemat anggaran negara karena bisa jadi sebaliknya, lebih mahal.
“Kalau ke DPR belum tentu murah juga, bisa jadi ada pembiayaan yang lebih hebat lagi. Maka yang penting kita harus jamin kualitas pilkada (langsung),” katanya.
Setelah Jokowi dan JK memberikan jawaban, moderator memberi kesempatan kepada Prabowo dan Hatta untuk memberi pendapat. Hatta mendukung pendapat Jokowi dan JK bahwa bila pemilihan kepala daerah diserahkan kepada legislatif, diperlukan masa transisi yang lama.
“Oleh sebab itu, memang esensinya pemilihan langsung, memang itulah yang dikehendaki rakyat, namun memang harus kita lakukan dalam kondisi atau keadaan yang betul-betul tidak bebani biaya tinggi, misalkan, kalau kita ambil contoh saat ini sedang digagas untuk pilkada serentak, saya kira ini akan hemat biaya, murah, dan ini memerlukan waktu yang ke depan ini untuk segera disiapkan dengan baik,” katanya.
JK mengucapkan terima kasih kepada Hatta yang telah mendukung pendapat Jokowi dan pendapat JK.
“Terimakasih Hatta, setuju dengan kami,” kata JK yang kemudian mendapat tepuk tangan riuh dari hadirin di gedung Balai Sarbini.
Berita Terkait
-
Terungkap! Artis Cantik Ini Pernah Mau Dijodohkan dengan Prabowo, Kok Gagal Nikah?
-
Akhirnya Jadi Kenyataan! 10 Tahun Lalu Komeng Pernah Berkelakar Ingin Jadi Calon Anggota Dewan
-
Mantan Istri Prabowo Pamer Usai Nyoblos, Titiek Soeharto Beri Salam 2 Jari
-
Singgung Soal Moral, 15 Eks Pimpinan KPK Ingatkan Jokowi soal 'Konflik Kepentingan'
-
Dijadwalkan Dihadiri Jokowi, TNI-Polri Gelar Rapim Hari Ini, Bahas Pengamanan Pemilu 2024
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu