Suara.com - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) mengatakan usai lebaran, pemerintah provinsi DKI Jakarta akan melakukan inspeksi di kawasan-kawasan kumuh.
Hal itu akan dilakukan usai lebaran, sekaligus untuk pendataan warga pendatang baru ke Jakarta.
"Habis lebaran ini kita mau operasi yang rel kereta, inspeksi. Kita mau operasi tuh. TNI, PT KAI, Kementerian Perhubungan juga bantu," kata Ahok usai Apel Siaga Pengendalian Arus Mudik dan Arus Balik Idul Fitri 1435 Hijriah, Senin (21/7/2014).
Ahok menambahkan, inspeksi ini akan dilakukan di bantaran sungai, seluruh jalur kereta, baik yang jalur sebidang atau yang layang, taman dan tempat olahraga umum dan di bawah jalan tol.
"Kita mau jadikan lebih bermanfaat," kata dia.
Sebelumnya Ahok menyatakan tidak akan melakukan Operasi Yustisi untuk mencari dan mengusir para pendatang dari Jakarta.
Dia menggantinya dengan operasi bina kependudukan dan siap memberikan KTP bagi para pendatang yang mendapat jaminan usaha serta sudah memiliki tempat tinggal.
Ancaman pidana, menurut Ahok, hanya diberlakukan bagi mereka yang ke Jakarta untuk tujuan mengemis.
"Kalau anda datang jadi pengemis, dinas sosial turun kok, langsung diancam pidana," tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Biodata dan Agama DJ Patricia Schuldtz yang Resmi Jadi Menantu Tommy Soeharto
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- 5 Sepatu Jalan Lokal Terbaik Buat Si Kaki Lebar Usia 45 Tahun, Berjalan Nyaman Tanpa Nyeri
- DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai
Pilihan
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
-
Kuburan atau Tambang Emas? Menyingkap Fenomena Saham Gocap di Bursa Indonesia
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
Terkini
-
Bukan Sekadar Banjir: Auriga Desak KLHK dan KPK Usut Dugaan Korupsi di Balik Perusakan Lahan PT TPL
-
BNI Bersihkan Masjid Darul Aman Pascabanjir di Agam
-
Kritik Tajam ke Prabowo Soal IKN: Politisi PDIP Minta Stop Pembangunan Baru, Fokus Ini!
-
Mahfud MD Sebut Jaksa Tidak Fair dalam Kasus Nadiem Makarim, Ini Alasannya
-
Ini 5 Fakta Kerusakan Hutan di Indonesia yang Jadi Sorotan Dunia
-
Komisi III DPR Perjuangkan Nasib Hakim Ad Hoc dengan Syarat Mutlak Jangan Mogok Sidang
-
KPK Ungkap Istilah Uang Hangus dalam Kasus Gratifikasi Eks Sekjen MPR
-
Sebut Pelaporan Pandji Salah Sasaran, Mahfud MD: Dia Menghibur, Bukan Menghasut!
-
Usut Kasus Haji, KPK Ngaku Sudah Tahu Inisiator Pembakaran Dokumen di Kantor Maktour
-
Sentil Pejabat Perlu Terbiasa Diroasting, Uceng: Kuping Negara Tak Boleh Tipis