Suara.com - Ketua Asosiasi Kabupaten Tertinggal se-Indonesia (Askati), Mulyadi Jayabaya mengatakan, pasangan presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla harus membawa kemajuan bagi daerah tertinggal guna mendukung proses percepatan pembangunan.
"Kami minta pemerintahan Jokowi-JK dapat memperhatikan kabupaten tertinggal menjadi daerah maju dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Jayabaya di Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Rabu.
Ia mengatakan, saat ini jumlah anggota Askati tercatat 183 kabupaten yang masuk kategori tertinggal, sehingga perlu mendapat perhatian presiden terpilih periode 2014-2019.
Sejauh ini, pembangunan daerah tertinggal melalui pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) cukup bagus dan perlu dilanjutkan.
Dari 183 kabupaten tersebut, kata dia, sebagian besar daerah tertinggal berada di wilayah Indonesia bagian timur.
"Kami terus memperjuangkan kabupaten tertinggal mendapatkan dana sebesar Rp100 miliar per tahun agar menjadi daerah maju," katanya.
Ia juga mengatakan, pemerintahan Jokowi-JK harus peduli memperhatikan program pendidikan, kesehatan dan keagamaan.
Sebab program tersebut janji mereka sebagaimana yang diungkapkan melalui debat misi dan visi capres dan cawapres yang ditayangkan televisi beberapa waktu lalu.
"Saya kira Jokowi-JK harus komitmen membangun ketiga program tersebut guna mendorong kesejahteraan rakyat," katanya.
Menurut dia, percepatan pembangunan di daerah tertinggal sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga Askati terus berjuang membantu program pemerintah.
Daerah tertinggal diprioritaskan akses pembangunan sarana pendidikan, infrastuktur jalan, listrik, air bersih, pelayanan kesehatan dan pemberdayaan ekonomi.
"Bila akses pembangunan itu terpenuhi dengan baik, tidak akan disebut lagi sebagai daerah tertinggal," ujarnya.
Jayabaya meminta masyarakat mendukung dan menerima Jokowi sebagai Presiden RI ke-7 karena pilihan rakyat itu.
Jokowi yang berpasangan dengan Jusuf Kalla ditetapkan oleh KPU sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dan mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Perolehan suara pasangan Jokowi-JK meraih 53,15 persen atau 70.997.833 suara, sedangkan Prabowo-Hatta 46,85 persen atau 62.576.833 suara.
Berita Terkait
-
Petinggi Demokrat Dukung Kabinet Jokowi Diisi Profesional
-
Muat Opini Akademisi soal Jokowi, "Herald Sun" Tampilkan Foto Prabowo
-
PM Kamboja Ingin Pererat Kerja Sama dengan Jokowi
-
Demokrat: Bukan Masalah, Jokowi-Prabowo Tak Bertemu di Hari Lebaran
-
Demokrat Tak Mau Masuk Kabinet Jokowi Bila Hanya Jadi Pajangan
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!