Suara.com - Presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, saat ini sedang konsentrasi menyusun kabinet pemerintahan periode 2014-2019.
Ketika ditanya bilamana Jokowi-JK menawari Partai Demokrat masuk kabinet, apakah akan menerima atau menolak? anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok mengatakan partainya akan menolak tegas tawaran tersebut kalau motivasinya hanya untuk membangun citra pemerintahan Jokowi - JK.
"Kalau cuma untuk pajangan, lebih baik ditolak. Karena buat apa kalau tidak memiliki manfaat signifikan untuk bangsa," kata Mubarok kepada suara.com, Selasa (29/7/2014) sore.
Bila Partai Demokrat hanya dijadikan sebagai penguat citra, kata Mubarok, lebih baik memilih berada di luar lingkaran kabinet dan mengambil posisi mengkritisi kebijakan pemerintah.
"Partai kami tidak minta jabatan," katanya.
Berbeda ceritanya bila motivasi Jokowi-JK mengajak Partai Demokrat masuk kabinet untuk memperkuat rekonsiliasi nasional. Kata Mubarok, bila hal itu yang menjadi latar belakangnya, maka partainya akan mempertimbangkan.
Ketika ditanya posisi menteri seperti apa yang diminati Partai Demokrat, Mubarok mengatakan posisinya harus memiliki peranan strategis untuk menyejahterakan masyarakat.
"Kalau sekadar ditawari menteri yang posisinya tidak punya peranan strategis, lebih baik tidaklah," katanya.
Partai Demokrat adalah partai yang dua periode berturut-turut sukses menghantarkan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden RI. Tapi, partai ini kalah telak di Pileg 2014 dan tidak bisa mengusung capres-cawapres sendiri. Sekarang, mereka menjadi pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang ternyata juga kalah di Pilpres 2014.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT