Suara.com - Ketua Makamah Konstitusi Hamdan Zoelva menyatakan, keberadaan kelompok pendukung ISIS jangan sampai berkembang di Indonesia. Dia juga menegaskan kalau pemerintah harus melakukan tindakan mencegahnya.
"Dan tidak boleh ada ISIS di sini. Karena negara Indonesia negara kesatuan milik kita," kata Hamdan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (5/8/2014).
"Ya, jadi tidak boleh tumbuh berkembang organisasi-organisasi yang mengganggu keamanan-keamanan ketertiban Indonesia termasuk wilayah Indonesia," tambahnya lagi.
Pemerintah, menurut Hamdan, jangan mengulur waktu lagi untuk mengantisipasi gerakan yang bisa berdampak memecah-belah masyarakat.
"kalau ada itu biarlah pemerintah yang atasi," serunya.
Hal serupa juga oleh Hakim Mahkamah Konsitusi lainnya, Patrialis Akbar.
Dia mengatakan ISIS adalah urusannya pemerintah dan harus segera ditangani.
"Itu kita serahkan kepada pemerintah. Itu urusannya pemerintah, selama tidak ada kasus ke MK, di luar kewenangan MK bicara itu," jelas Patrialis.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Video Gibran Tak Suka Baca Buku Viral Lagi, Netizen Bandingkan dengan Bung Hatta
-
KPK Ungkap Kasus Korupsi Kuota Haji, Libatkan Hampir 400 Biro Perjalanan
-
Nabire Diguncang Gempa Berkali-kali, Jaringan Internet Langsung Alami Gangguan
-
KPK Sita Uang Hingga Mobil dan Tanah dari Dirut BPR Jepara Artha dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Terungkap! Modus Oknum Kemenag Peras Ustaz Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji
-
PWNU DKI Ingatkan soal Transformasi PAM Jaya: Jangan Sampai Air Bersih Jadi Barang Dagangan
-
Satgas PKH Tertibkan Tambang Ilegal di Maluku Utara: 100 Hektar Hutan Disegel, Denda Menanti!
-
Diungkap KPK, Ustaz Khalid Basalamah Beralih dari Haji Furoda ke Khusus Gegara Dihasut Oknum Kemenag
-
KPK Ungkap Modus 'Pecah Kuota' Biro Haji: Sengaja Ciptakan Kelangkaan Demi Harga Mahal
-
Tanggapi Komeng dan Pramono Soal Banjir, PSI Desak Pemprov DKI Ikut Perbaiki Wilayah Hulu