Prabowo-Hatta Tak Hadiri Sidang di MK Hari Ini

Suara.com - Mahkamah Konstitusi akan kembali menyelenggarakan sidang gugatan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa terkait perselisihan hasil Pemilu Presiden 2014 pada hari ini, Jumat (8/8/2014) mulai sekitar jam 09.00 WIB.

Agenda sidang kedua ini ialah untuk mendengar jawaban dari Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai pihak termohon. Selain itu, pihak Joko Widodo-Jusuf Kalla juga akan diberi kesempatan untuk menjawab substansi permohonan perkara Prabowo-Hatta.

Apakah Prabowo dan Hatta akan hadir dalam sidang kali ini? anggota tim pengacara, Maqdir Ismail, mengatakan kemungkinan mereka tidak hadir.

"Kemungkinan tidak hadir," kata Maqdir kepada suara.com melalui pesan singkat.

Maqdir mengatakan sampai saat ini, ia tidak mendapatkan kabar bahwa Prabowo-Hatta akan ikut hadir bersama tim hukum ke MK.

Pada 22 Juli 2014, KPU telah menetapkan pasangan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pilpres 2014. Menurut hasil rekapitulasi suara dari 33 provinsi, pasangan nomor urut dua ini meraih 70.633.576 suara (53,15 persen), mengungguli pasangan Prabowo-Hatta yang hanya memperoleh 62.262.844 suara (46,85 persen). Selisihnya mencapai 8.370.732 suara.

Namun, pasangan Prabowo dan Hatta tidak mengakui kemenangan itu dan menggugat KPU atas penetapan tersebut. Hasil penghitungan KPU dan tim Prabowo-Hatta beda. Menurut mereka hasilnya 67.139.153 suara untuk Prabowo-Hatta dan 66.435.124 suara untuk Jokowi-JK.

Seperti diketahui, dalam gugatan, tim hukum Prabowo-Hatta mengajukan tiga permohonan ke MK. Pertama, membatalkan Surat Keputusan KPU Nomor 355 dan Nomor 356/Kpts/KPU/2014 tentang penetapan hasil suara nasional dan penetapan pasangan calon terpilih, kedua meminta mahkamah menetapkan perolehan suara baru sesuai dengan hasil penghitungan mereka.

Dan ketiga, bilamana MK tidak setuju dengan dua hal tersebut, tim Prabowo minta mahkamah memerintahkan pemungutan suara ulang di semua tempat pemungutan suara di Indonesia. Kalau mahkamah tetap menolak, mereka meminta MK memerintahkan pemungutan suara ulang di sejumlah tempat di 10 provinsi.

Namun sayangnya, setelah membaca permohonan perkara tersebut, hakim konstitusi mencatat banyak sekali masalah di sana, bukan hanya teknis, bahkan sampai substansinya. Hakim kemudian meminta tim hukum Prabowo merivisi kembali. Revisi diajukan lagi pada Kamis (7/8/2014).