Suara.com - Sepertinya tugas pasukan pengamanan presiden (paspampres) saat mengawal presiden baru Joko Widodo bakal lebih repot dari presiden sebelumnya. Pasalnya meskipun belum dilantik, Jokowi sudah lebih dulu menyatakan tak mau diatur oleh protokoler paspampres.
"Wong namanya itu kan kita yang ngatur. Masa saya yang diatur Paspampres. Masa saya yang diatur protokol. Nggak kebalik?" kata Jokowi di Jakarta, Jumat (22/8/2014).
Gubernur DKI Jakarta ini juga mengaku tidak mengetahui hari ini, adanya agenda penyerahan anggota Paspampres di KPU pada pukul 14.00 WIB untuk pengamanan dirinya nanti.
"Saya tidak tahu. Kamu sudah lihat belum?" ujarnya.
Siang ini KPU melakukan serah terima Polri kepada Pasukan pengamanan Presiden (Paspampres).
Saat ini pengamanan Jokowi terdiri dari dua lapis. Lapis pertama, sebanyak 30 personel yang terdiri dari Brimob, Intelkam dan Pengamanan Obyek Vital.
Lapis kedua, yakni terdiri dari personel dari Satgaspus 5 Mabes. Mereka berasal dari berbagai satuan, yakni Bareskrim, Lalu Lintas dan Pengamanan Obyek Vital.
Pengamanan ini merupakan instruksi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengamankan kandidat calon presiden dalam Pilpres 2014.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil