Suara.com - Pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Erwan Agus Purwanto, memprediksi kesolidan Koalisi Merah Putih di DPR RI tidak akan bertahan lama ketika pemerintahan baru terbentuk.
"Belajar dari koalisi pada pemerintahan SBY, membuktikan bahwa dalam skema politik tidak ada koalisi yang permanen, kecuali hanya muncul berdasarkan isu-isu tertentu saja," kata Erwan, Selasa (26/8/2014).
Menurut Erwan peluang kerjasama antara Jokowi dan partai-partai yang selama mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa masih terbuka lebar.
"Partai-partai anggota koalisi masih memiliki kemungkinan memutuskan merapat ke Jokowi. Meskipun hal itu juga kembali pada keputusan Jokowi untuk membuka kran koalisi tersebut," kata dia.
Erwan menilai seandainya masih tetap solid, kekuatan Koalisi Merah Putih di Parlemen tidak akan menjadi ganjalan yang signifikan terhadap pemerintahan Jokowi-JK seperti yang dikhawatirkan oleh sejumlah analis.
Apalagi, menurut dia, dalam menyiasati kekuatan di parlemen, Jokowi telah memiliki pengalaman selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Saya kira Jokowi telah memiliki pengalaman dalam menghadapi fraksi-fraksi di DPR saat menjabat Gubernur (DKI Jakarta), di mana sangat sedikit fraksi pendukungnya," kata dia.
Meski demikian, kata Erwan, keberadaan koalisi permanen di Parlemen juga tetap perlu dihadapi dengan bijaksana. Hal itu mengingat sistem pemerintahan di Indonesia tidak secara murni menganut sistem presidensial, akan tetapi sesekali waktu juga menerapkan sistem parlementer.
"Dengan sistem pemerintahan seperti yang berlaku di Indonesia saat ini, saya kira dukungan partai terhadap Jokowi yang hanya 33 persen di parlemen tetap akan menjadi tantangan besar bagi pemerintahan Jokowi, apabila tidak diimbangi dengan formula politik yang cerdas dan matang," kata dia.
Seperti diketahui, dari sepuluh partai yang mempunyai wakil di Senayan, hanya empat partai yang mendukung kubu Jokowi-JK, yaitu PDI Perjuangan, Nasdem, PKB, dan Hanura. Sedangkan enam lainnya merupakan pendukung Koalisi Merah Putih, yaitu Partai Gerindra, PAN, Golkar, PKS, PPP dan Partai Demokrat.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!