Suara.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Sementara, Muhammad Taufik menilai, proses pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta untuk menggantikan Basuki Tjahaja Purnama (AHok), akan membutuhkan waktu yang cukup panjang.
"Butuh waktu yang cukup lama untuk menentukan pengganti Pak Basuki. Bisa satu atau dua bulan. Ini tergantung surat pengunduran diri yang diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan disetujui oleh DPRD DKI," kata Taufik di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2014).
Menurut Taufik, apabila DPRD DKI sudah menerima surat pengunduran diri Jokowi sebagai Gubernur DKI secara resmi, maka setelah itu baru dilakukan pembahasan terkait pengisian jabatan Wagub DKI.
"Kita tunggu surat pengunduran diri resmi dari Pak Jokowi dulu. Kalau sudah kita terima, baru kita bahas siapa yang akan jadi Wagub DKI selanjutnya. Ini masih lama prosesnya," ujarnya.
Sampai saat ini, menurut Taufik pula, kedua partai koalisi pemenang Pilgub DKI 2012, yakni PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), belum mengajukan kandidat Wagub DKI.
"Bagaimana mau mengajukan, sampai sekarang kan posisi Wagub masih ditempati oleh Pak Basuki. Penjajakan juga belum bisa dilakukan. Makanya, kita tunggu surat pengunduran diri Pak Jokowi saja dulu," tuturnya pula.
Taufik mengungkapkan, penentuan Wagub DKI selanjutnya bukan merupakan proses yang singkat, mengingat para anggota DPRD DKI periode 2014-2019 yang baru dilantik sudah memiliki agenda kerja yang cukup padat.
"Pelantikan anggota DPRD saja baru dilakukan hari ini. Selanjutnya, kita masih harus menyusun tata tertib, serta menyusun alat kelengkapan dewan, seperti pimpinan dewan dan komisi-komisi. Kemudian, baru kita bahas surat pengunduran diri Pak Jokowi. Masih banyak agendanya, jadi masih lama," tegasnya.
Seperti diketahui, sebanyak 106 anggota DPRD DKI Jakarta untuk periode 2014-2019, secara resmi telah dilantik pada Senin. Selain pelantikan ke-106 anggota dewan baru itu, dilakukan pula pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD DKI Sementara, yang dijabat oleh Jhonny Simanjuntak dari PDIP dan Muhammad Taufik dari Partai Gerindra. [Antara]
Berita Terkait
-
Megawati Ungkap Bahaya Pangkalan Militer Asing, Serukan Dasa Sila Bandung
-
Pemprov DKI: Hentikan Pembongkaran Bangunan di Jalan Teuku Umar Menteng
-
Geram! JK Ungkit Jasa Bawa Jokowi dari Solo ke Jakarta: Kasih Tahu Semua Sama Termul-termul Itu
-
Minta Jokowi Perlihatkan Ijazah, JK: Saya Tidak Melawan, Saya Senior yang Menasihati
-
Beri Arahan ke Ketua DPRD se-Indonesia, Prabowo: Saya Ingin Bicara Apa Adanya dari Hati ke Hati
Terpopuler
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Tak Perlu Mahal! Ini 3 Mobil Bekas Keluarga yang Keren dan Nyaman
- Dapat Status Pegawai BUMN, Apa Saja Tugas Manajer Koperasi Merah Putih?
- 5 HP Xiaomi yang Awet Dipakai Bertahun-tahun, Performa Tetap Mantap
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
Pilihan
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!
-
Selat Hormuz Kembali Ditutup? Iran Dituding Tembak Kapal Tanker di Dekat Oman
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
Terkini
-
Bantah Ramal Indonesia Bakal Chaos, JK: Itu Said Didu, Bukan Saya
-
Catat! Ini 7 Rumah Sakit di Jawa Tengah yang Layani Visum Gratis bagi Korban Kekerasan
-
Selat Hormuz Ditutup Lagi, Trump Sentil Iran, Mojtaba Khamenei Balas Menohok
-
Megawati Ungkap Bahaya Pangkalan Militer Asing, Serukan Dasa Sila Bandung
-
PBB Dinilai Tak Relevan, Megawati Desak Reformasi Total: Hapus Veto, Pakai Pancasila
-
Sebut Tuntutan Kasus LNG Tidak Utuh, Nandang Sutisna: Kerugian Parsial Jangan Dipaksakan Jadi Pidana
-
Sejumlah Harga BBM Naik Hari Ini, JK: Tidak Bisa Tahan Lagi Negara Ini, Keuangannya Defisit
-
Aktivis Kecam Klaim DPR, Sebut Visum Gratis Bagi Korban Kekerasan Seksual Adalah Mandat UU
-
TB Hasanuddin Sentil Menhan dan Menlu Jarang Rapat di Komisi I: Kami Merasa Tertutup untuk Diskusi!
-
Megawati Kritik Lemhannas: Jangan Dipersempit Hanya Jadi Lembaga Pencetak Sertifikat