Suara.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Sementara, Muhammad Taufik menilai, proses pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta untuk menggantikan Basuki Tjahaja Purnama (AHok), akan membutuhkan waktu yang cukup panjang.
"Butuh waktu yang cukup lama untuk menentukan pengganti Pak Basuki. Bisa satu atau dua bulan. Ini tergantung surat pengunduran diri yang diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan disetujui oleh DPRD DKI," kata Taufik di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2014).
Menurut Taufik, apabila DPRD DKI sudah menerima surat pengunduran diri Jokowi sebagai Gubernur DKI secara resmi, maka setelah itu baru dilakukan pembahasan terkait pengisian jabatan Wagub DKI.
"Kita tunggu surat pengunduran diri resmi dari Pak Jokowi dulu. Kalau sudah kita terima, baru kita bahas siapa yang akan jadi Wagub DKI selanjutnya. Ini masih lama prosesnya," ujarnya.
Sampai saat ini, menurut Taufik pula, kedua partai koalisi pemenang Pilgub DKI 2012, yakni PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), belum mengajukan kandidat Wagub DKI.
"Bagaimana mau mengajukan, sampai sekarang kan posisi Wagub masih ditempati oleh Pak Basuki. Penjajakan juga belum bisa dilakukan. Makanya, kita tunggu surat pengunduran diri Pak Jokowi saja dulu," tuturnya pula.
Taufik mengungkapkan, penentuan Wagub DKI selanjutnya bukan merupakan proses yang singkat, mengingat para anggota DPRD DKI periode 2014-2019 yang baru dilantik sudah memiliki agenda kerja yang cukup padat.
"Pelantikan anggota DPRD saja baru dilakukan hari ini. Selanjutnya, kita masih harus menyusun tata tertib, serta menyusun alat kelengkapan dewan, seperti pimpinan dewan dan komisi-komisi. Kemudian, baru kita bahas surat pengunduran diri Pak Jokowi. Masih banyak agendanya, jadi masih lama," tegasnya.
Seperti diketahui, sebanyak 106 anggota DPRD DKI Jakarta untuk periode 2014-2019, secara resmi telah dilantik pada Senin. Selain pelantikan ke-106 anggota dewan baru itu, dilakukan pula pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD DKI Sementara, yang dijabat oleh Jhonny Simanjuntak dari PDIP dan Muhammad Taufik dari Partai Gerindra. [Antara]
Berita Terkait
-
Kirim Bantuan Skala Besar untuk Korban Bencana Sumatra, Pemprov DKI Pakai KRI dan Helikopter
-
Tak Main-main! PSI Riau Targetkan 60 Kursi di 2029, Sebut Jokowi akan Ikut Mengurus Partai
-
Polda Siapkan Gelar Perkara Khusus Kasus Ijazah Jokowi: Permintaan Roy Suryo Cs Jadi Pemicu?
-
Babak Baru Kasus Ijazah Palsu Jokowi: Polisi Gelar Perkara Khusus, Nasib Roy Suryo Cs Ditentukan
-
Rano Karno: JIS Siap Hidup Lagi, Pemprov DKI Benahi Akses dan Fasilitas Pendukung
Terpopuler
- 8 Sepatu Skechers Diskon hingga 50% di Sports Station, Mulai Rp300 Ribuan!
- Cek Fakta: Jokowi Resmikan Bandara IMIP Morowali?
- Ramalan Shio Besok 29 November 2025, Siapa yang Paling Hoki di Akhir Pekan?
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70 Persen di Foot Locker
- 3 Rekomendasi Sepatu Lari Hoka Terbaik Diskon 70 Persen di Foot Locker
Pilihan
-
OJK Selidiki Dugaan Mirae Asset Sekuritas Lenyapkan Dana Nasabah Rp71 Miliar
-
Pasaman: Dari Kota Suci ke Zona Rawan Bencana, Apa Kita Sudah Diperingatkan Sejak Lama?
-
Jejak Sunyi Menjaga Tradisi: Napas Panjang Para Perajin Blangkon di Godean Sleman
-
Sambut Ide Pramono, LRT Jakarta Bahas Wacana Penyambungan Rel ke PIK
-
Penjarahan Beras di Gudang Bulog Sumut, Ini Alasan Mengejutkan dari Pengamat
Terkini
-
Kala Hujan Tak Lagi Jadi Berkah, Mengurai Akar Masalah Banjir Sumatra
-
Misteri Kayu Gelondongan Hanyut saat Banjir Sumatera, Mendagri Tito Siapkan Investigasi
-
Ketua MPR: Bencana Sumatera Harus Jadi Pelajaran bagi Pemangku Kebijakan Soal Lingkungan
-
Ngerinya 'Tabrakan' Siklon Senyar dan Koto, Hujan Satu Bulan Tumpah Sehari di Aceh
-
IDAI Ingatkan: Dalam Situasi Bencana, Kesehatan Fisik hingga Mental Anak Harus Jadi Prioritas
-
Perempuan yang Dorong Petugas hingga Nyaris Tersambar KRL Ternyata ODGJ
-
Saat Pesisir Tergerus, Bagaimana Karbon Biru Bisa Jadi Sumber Pemulihan dan Penghidupan Warga?
-
DPR Desak Status Bencana Nasional: Pemerintah Daerah Lumpuh, Sumatera Butuh Penanganan Total
-
442 Orang Tewas, Pemerintah Masih Enggan Naikkan Status Sumatra Jadi Bencana Nasional
-
KPK Sita Senpi dari Kontraktor Proyek Reog, Terkait Korupsi Bupati Sugiri Sancoko?