Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait akan mengusulkan kepada Joko Widodo dan Jusuf Kalla agar menjual pesawat terbang kepresidenan demi efisiensi anggaran negara ketimbang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak.
"Ke depan saya usulkan pada Jokowi, pesawat terbang presiden di jual aja, biar bisa efisien, protokoler dikurangkan. Dia (Jokowi) harus memberikan contoh yang baik," kata Maruarar di Hotel Pullman, Jalan MH Thamrin 59, Jakarta Pusat, Senin (1/9/2014).
Masih untuk tujuan efisiensi anggaran, anggota Komisi XI DPR RI itu juga akan menyarankan kepada Jokowi-JK mengurangi kunjungan ke luar negeri.
"Tak usah ada perjalanan keluar negeri kecuali untuk mempertahankan batas negara," Maruarar menambahkan.
Bila dua hal tersebut sudah dilakukan, tapi keuangan negara masih defisit, kata Maruarar, barulah dipilih opsi terakhir.
"Kalau itu dilakukan masih defisit juga, misalkan kita melakukan itu, kenaikan BBM haruslah menjadi opsi terakhir, pengusaha setuju kenaikan, tapi kelas bawah tidak naik," katanya.
"Kalau itu sudah dilakukan semua, tapi masih defisit juga saya kira rakyat bisa memahami (jika BBM dinaikkan asalkan semua cara dicoba terlebih dahulu sebelum menaikkan BBM)," Ara menambahkan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
Kritik Kebijakan Luar Negeri Prabowo, Orator Kamisan Sebut RI Alami Kemunduran Diplomasi
-
Jelang Ramadan, Legislator Shanty Alda Desak Audit Teknis Keberadaan Sutet di Adisana Bumiayu
-
Seminar Nasional Penegakan Hukum, Pakar: Pemberantasan Korupsi Indonesia Temui Jalan Buntu
-
Duduk Perkara Skandal Camat Medan Maimun: Kenapa Kartu Kredit Pemda Rp1,2 Miliar Bisa Dipakai Judol?
-
Diduga Terima Jatah Uang Apresiasi Restitusi Pajak, Kepala KPP Madya Banjarmasin Ditahan KPK
-
Alasan Jamdatun Narendra Jadi Saksi Ahli dalam Persidangan Ekstradisi Paulus Tannos di Singapura
-
Refleksi Aksi Kamisan ke-896: Masalah Bangsa Tak Bisa Dijawab dengan Joget Gemoy!
-
Siapkan Payung Saat Ramadan, BMKG Sebut Cuaca Ekstrem Berlanjut di Sebagian Besar Indonesia
-
Kemenkes Minta Jangan Lagi Ributkan BPJS PBI: RS Harus Tetap Layani Pasien
-
Kemenko Kumham Imipas Sebut Perlu Sinkronisasi Regulasi dalam Penyelesaian Overstaying Tahanan