Suara.com - Dalam kampanye, Joko Widodo dan Jusuf Kalla dinilai melewatkan isu kesenjangan pendapatan masyarakat. Kampanye pasangan yang sekarang terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden itu dinilai hanya mencakup isu kemiskinan, daya saing ekonomi, dan jaminan sosial.
Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Kuskridho Ambardi, dalam diskusi bertema 'Ketimpangan Pendapatan di Indonesia: Harapan Publik terhadap Pemerintahan Jokowi-JK' yang bertempat di Hotel Pullman, Jalan Thamrin 59, Jakarta Pusat, Senin (1/9/2014).
Ambardi mengatakan dua alasan mengapa isu kesenjangan pendapatan masyarakat harus mendapat perhatian pemerintahan periode 2014-2019.
"Pertama, sejarah politik Indonesia mencatat bahwa isu kesenjangan ini bisa memicu kerusuhan sosial sebagaimana dikenal dengan Peristiwa Malari 1974," ujar Ambardi.
Alasan kedua ialah argumen bahwa keberlangsungan pembangunan lebih terjamin jika jarak antara kelompok kaya dan miskin tidak terlalu lebar, kata Ambardi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Bantah Tukar Guling dengan Thomas, Purbaya Jelaskan Tugas Wamenkeu Juda Agung
-
Kisah Pilu Anak NTT yang Bunuh Diri, Mi'ing Bagito Blak-blakan Sentil Koruptor
-
Jika BPJS Mati Rumah Sakit Dilarang Tolak Pasien Darurat, Ini Penjelasan Mensos!
-
OTT Pejabat Pajak, KPK Sebut Kemenkeu Perlu Perbaiki Sistem Perpajakan
-
KPK Ungkap Kepala KP Pajak Banjarmasin Mulyono Rangkap Jabatan Jadi Komisaris Sejumlah Perusahaan
-
Roy Suryo Cs Desak Polda Metro Bongkar Bukti Ijazah Palsu Jokowi, Kombes Budi: Dibuka di Persidangan
-
JPO Sarinah Segera Dibuka Akhir Februari 2026, Akses ke Halte Jadi Lebih Mudah!
-
Pasien Kronis Terancam Buntut Masalah PBI BPJS, DPR: Hak Kesehatan Tak Boleh Kalah Oleh Prosedur
-
Penampakan Uang Rp1,5 M Terbungkus Kardus yang Disita KPK dari OTT KPP Madya Banjarmasin