Suara.com - Tim Transisi Jokowi-JK mulai berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Djoko Suyanto setelah mendapat lampu hijau dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan polemik aturan koordinasi hari ini, Senin (8/9/2014).
Deputi tim Transisi Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Andi Widjajanto, usai bertemu Djoko Suyanto mengaku membahas penegakan hukum dan Ham.
"Tadi tentang kondisi penegakan Hukum dan Ham saat ini, Menkumham dan Jaksa Agung membahas tentang sensus nasional yang dibutuhkan kasus Ham masa lalu karena kita masih harus menggodok Undang-undang KKR, karena proses yudisial review yang bisa di berlakukan," kata Andi di Rumah Transisi Jokowi-JK, Jalan Situbondo Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat.
Dalam pertemuan itu, secara umum Menkumham maupun Jaksa Agung menekankan pentingnya adanya politik hukum dan sensus nasional, untuk mengungkap pelanggaran Ham masa lalau.
"jadi tidak dilihat per kasus secara presifik tadi, tapi membahas dua pilar utama kasus politik hukum, dan nasional hukum," tambah Andi.
Selain itu, menurut Andi, agenda Jokowi-JK yang diutamakan di bidang polhukam, untuk membahas Konferensi Nasional Tingkat Tinggi.
"Yang tadi paling prioritas adalah KTT tingkat internasional APEC Nasonal, G20, ada juga G15, D8, Asean sendiri, asian Summit Asean Korea, itu difokuskan kesana, karena waktu kesiapan ada 6 minggu untuk KTT pertamanya pak Jokowi," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Penandaan APBD 2027: Langkah Strategis Kemendagri Perkuat Ketahanan Pangan Nasional
-
Mendagri: Parade Tenun Belu Jaga Warisan Budaya dan Gerakkan Ekonomi Daerah
-
Dampak Mengerikan Gempa Venezuela, Korban Tewas Bertambah Jadi 589 Orang
-
Bocoran Jokowi untuk Pemilu 2029: Ungkap Alasan PSI Layak Lolos ke Parlemen
-
Dittipideksus Bareskrim dan Kortastipidkor Sinkronkan Penyidikan Kasus PT TSL
-
Gus Ipul Apresiasi Jawa Timur, Provinsi Dengan Sekolah Rakyat Terbanyak
-
Kaesang Pangarep Hadiri Pelantikan Pengurus DPD PSI Mesuji, Targetkan Satu Kursi di Setiap Dapil
-
PAM Jaya Siapkan Ribuan Toren Gratis, Warga Jakarta Diminta Tak Tunggu Kemarau Datang
-
Kerry Dibebani Rp13,4 Triliun, Pengacara Sebut Hakim Pakai Analisis LSM yang Tak Berwenang
-
Putusan Banding Dianggap Janggal, Kerry Riza Ajukan Kasasi ke MA